6 Kontroversi Bupati Kepulauan Meranti, Sindir Kemenkeu hingga Impor Soal Bakso Daging Babi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Bupati Kepulauan Meranti resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap dan penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sepanjang karirnya, ternyata sosok ini merupakan seorang yang memiliki banyak kontroversi mulai dari menyindir Kemenkeu hingga persoalan masuknya bakso daging babi ke Kepulauan Meranti.

Tak berhenti sampai disitu, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil juga sempat berorasi untuk melepaskan diri ke Negara tetangga.

Nah berikut 6 kontroversi Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Baca juga: Eks Penyelidik KPK Sebut Brigjen Endar Dipecat dari KPK Usai Punya 2 Bukti Kasus Korupsi, Formula E?

1. Sebut Kemenkeu isinya iblis

Nama Adil sempat menjadi perbincangan masyarakat setelah video marah-marahnya viral di media sosial (medsos) pada Desember 2022.

Kemarahan Adil berangkat dari protes kerasnya atas dana bagi hasil (DBH) minyak. Sebab, daerah yang dipimpinnya merasa mendapat bagian sedikit dari DBH minyak.

Dalam video itu, Adil nampak beradu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Keduanya berdebat sengit dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Adil pun menumpahkan kekecewaannya kenapa DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai.

Padahal, hasil minyaknya besar dan liftingnya naik. Adil mengaku sempat mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH.

Namun, ia menyebut saat itu bertemu dengan orang Kemenkeu yang tidak berkompeten. Ia pun menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh orang-orang seperti iblis.

"Itu yang hadir apa staf tak tahulah. Sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuangan isinya iblis atau setan," kata Adil.

Baca juga: Bupati Meranti Resmi Ditahan 20 Hari, KPK Akui Ada Peran dari Mantan Direktur Penyidik KPK

2. Lepas ke negara tetangga

Dalam perdebatan itu pula, Adil juga sempat berujar jika pemerintah pusat tak bisa mengurus Kepulauan Meranti sebaiknya dilepas ke negara tetangga.