Akan Ada Impor Beras Hingga 10 Ribu Ton ke Bali, Gubernur Koster: Saya Tidak Setuju

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Gubernur Bali, I Wayan Koster, secara tegas meminta regulasi-regulasi impor dirombak agar lebih mendukung produksi dalam negeri terutama impor beras, garam dan lain sebagainya.

"Sebagai negara agraris tidak semestinya kita mengimpor beras, garam, bawang putih. Dan regulasi semuanya yang berkaitan dengan impor, regulasi yang ramah impor menurut saya harus dirombak radikal agar pro rakyat dan pro daerah di Indonesia," ungkap Gubernur Koster saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musrenbangnas Penyusunan RPJPN 2025-2045, Senin 22 Mei 2023 di BNDCC, Nusa Dua, Badung.

Menurutnya banyak sekarang ini perpres yang muncul terbit pada zamannya orde baru, masih berlaku sampai sekarang dan sangat menyulitkan kita memberdayakan potensi ekonomi daerah.

Peraturan dibangun dengan serius dari hulu tapi ketika di hilir impor beras, datang maka petani kita tidak dapat menikmati harga dari beras karena macet, yang laku adalah beras impor.

Baca juga: Buronan Interpol Asal Kanada Tertangkap di Bali, Diduga Lakukan Penipuan dan Pemalsuan!

Baca juga: Nelangsa Lansia Sebatang Kara, Rumahnya Kebakaran Kena Api Obat Nyamuk

Beras lokal kita lebih mahal sehingga tidak laku, dan Bulog menerapkan peraturan pemerintah untuk membeli beras dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dan dibelinya dibawah HPP tidak berani membeli beras di atas HPP.

"Beras lokal kita diatas HPP tidak laku jadinya. Tempo hari saya diskusi dengan Bulog Bali mau bawa beras 5.000 sampai 10.000 ton ke Bali, saya tanya beras dari mana. Beras impor, sori pak saya tidak setuju bawa beras impor ke Bali," ungkap Gubernur Koster.

Ia menambahkan, bahwa Bali ini surplus beras masa surplus kita mau impor, kalau Bulog mau beli belilah berasnya dari petani kita jangan beli beras dari Vietnam.

"Menurut saya begitu harusnya. Walaupun lebih mahal tapi ya mensejahterakan rakyat kita. Lebih murah di sana kita beli yang sejahtera petani di Vietnam. Menurut saya ngapain. Kalau kita Bali berani membeli ini (beli beras lokal) maka ekonominya akan memutar di dalam negeri. Tidak kita menggerakkan ekonomi luar ke dalam negeri," imbuhnya.

Ia menegaskan, bagaimana Indonesia ini bisa berdaulat di bidang pangan, bukan lagi ketahanan pangan dan tentu Indonesia mampu.

"Mampukah Indonesia? saya yakin mampu, sangat mampu," ucap Gubernur Koster.

Sebagai informasi sebelumnya, pemerintah akan melakukan impor beras lagi tahun ini ditujukan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog.

Rencana tersebut menyusul adanya potensi kemarau panjang yang disebabkan adanya el nino tahun ini.

Upaya tersebut untuk mencegah agar tidak terjadi kekurangan stok beras saat musim kemarau panjang tiba.

Sehingga negara bingung mencari ketersediaan beras karena musim kemarau panjang diperkirakan juga terjadi di negara lainnya.

Maka rencana importasi beras sebagai CBP merupakan antisipasi potensi tersebut.

Impor beras ini diyakini oleh pemerintah tidak mengganggu harga gabah petani karena rencana impor 2 juta ton beras akan datang secara bertahap.

Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk impor beras 2 juta ton.

Penugasan tersebut tertuang melalui Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo ke Bulog.

Dalam surat itu disebutkan impor beras tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023.

Namun, untuk saat ini yang perlu segera dilakukan adalah impor beras sebanyak 500.000 ton.(*)

Sebelumnya seperti dikutip dari Antaranews.com, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyiapkan berbagai upaya untuk menghadapi potensi dampak kekeringan dari fenomena El Nino pada Juni 2023, termasuk kemungkinan impor beras agar stok di dalam negeri mencukupi.

Menteri Zulhas, sapaan akrabnya, ketika ditemui di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin 22 Mei 2023, mengatakan telah melakukan upaya antarpemerintah (G to G) untuk menjaga ketersediaan beras agar dapat memenuhi kebutuhan nasional di tengah cuaca panas saat ini dan El Nino pada Juni 2023 yang dapat menurunkan produksi pangan.

“Beras kita harus G to G (antarpemerintah) memesan barang dari sekarang, agar itu menjadi stok kita sehingga nanti kalau kita kurang, itu tersedia. Begitu juga hasil pertanian lainnya,” kata Menteri Zulhas.

Terkait impor beras, lebih lanjut ua mengatakan, akan diberlakukan jika pada saatnya memang diperlukan untuk menjaga stok nasional.

'"Iya, kalau diperlukan," ujarnya.

Di Malaysia, ujar Menteri Zulhas, fenomena El Nino yang memicu kekeringan telah menjadi salah satu penyebab “panic buying” masyarakat terhadap air minum.

“Menyikapi El Nino ini, yang seperti Malaysia saja sudah rebutan air minum. Di India juga suasana panas, yang juga ada beberapa perubahan kita ikuti perkembangannya. Di China juga gitu ya,” ungkap Zulhas.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai fenomena El Nino sehingga pengendalian inflasi tidak terganggu.

Menurut Tito, sejumlah lembaga memprediksi Indonesia bakal mengalami fenomena cuaca yang dapat mengakibatkan kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih di beberapa wilayah itu.

Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk gugus tugas dalam menghadapi El Nino yang diprediksi terjadi sekitar Juni dan semakin intens pada Agustus nanti.

”Saya meminta untuk dibentuk gugus tugas di setiap wilayah. Kita semua harus duduk bersama untuk merumuskan semuanya, dimulai dari pemetaan wilayah, konsep kelembagaan, hingga rencana aksinya,” ucap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.(*)