Desa Harus Buat Perdes dan Awig-awig Ikuti SE, Bupati Tabanan Masih Rancang Pembentukan Satgas WNA

TRIBUN-BALI.COM - Pemkab Tabanan, masih merancang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan warga negara asing (WNA).

Terbitnya surat edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023, dimaknai sebagai desakan dalam pembentukan satgas ini.

Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya, mengaku sedang menggodok pembentukan satgas sesuai dengan surat edaran Wayan Koster.

Surat edaran tersebut akan diturunkan dalam bentuk Perda, Perdes atau bahkan awig-awig.

Baca juga: Penjagalan Sapi Misterius Meresahkan! Satreskrim Kerahkan Tim dan Libatkan Bhabinkamtibmas

Baca juga: Rekanan Ganti Rugi Rp 94 Juta untuk Pedagang, Kompensasi Banjir Lumpur Pasar Seni Semarapura

Baca juga: Paceklik Bibit Kerbau Pacu, Pemerintah Bahas Upaya Pengembangan Populasi Kerbau Makepung

“Sudah disiapkan ini dengan zoom dan webinar. Perbekel dan semuanya (dilibatkan). Karena harus selaras dengan desa ada Perdes dan desa adat ada pararem atau awig-awig,” ucap Sanjaya setelah menghadiri sidang Paripurna di Kantor DPRD Tabanan, Senin (12/6).

Ia berharap aturan turunan ini akan berdampak baik untuk pariwisata Tabanan. Masalah ini harus dilihat secara holistik atau menyeluruh, bukan dari satu sisi saja. Satgas di kecamatan hingga desa harus bisa bekerjasama.

“Jadi tidak hanya di kecamatan yang merancang, di desa juga (merancang aturan, red). Kami juga melibatkan unsur dari Forkopimda, ada TNI, Polri, pengadilan hingga kejaksaan,” demikian ungkapnya.

Sanjaya mengatakan, poin terpenting dalam pembuatan atau pembentukan satgas serta aturannya adalah terkait pengawasan. Jika pengawasan lemah maka akan tidak bisa dilakukan pembenahan untuk pariwisata Tabanan.

“Jadi poin penting nantinya di pengawasan orang asing yang tinggal (di Tabanan). Masyarakat jadi ikut juga berpartisipasi membantu pengawasan ini,” kata Sanjaya.

Ia mengatakan, terkait penindakan akan menjadi kewenangan dari pihak Imigrasi atau kepolisian. "Semua sudah punya wewenang sehingga satgas berfungsi dalam pengawasan dan menjaga keamanan di Tabanan," paparnya.

Ide Keliru

Sementara itu, rencana Pemkab Klungkung untuk memasang live cam di Pura Goa Lawah, mendapat penolakan dari pelaku pariwisata hingga tokoh masyarakat. Live cam dipasang sebagai opsi menindaklanjuti surat edaran Wayan Koster.

Daya tarik berwisata, kata mereka, justru melihat langsung aktivitas umat dan keunikan Pura Goa Lawah, bukan sebatas melihat dari layar. Pelaku pariwisata menilai rencana memasang live cam di Pura Goa Lawah untuk mencegah wisatawan ke utama mandala merupakan ide yang keliru.

Pengalaman para pemandu wisata, wisatawan yang datang ke Pura Goa Lawah justru ingin melihat secara dekat aktivitas warga lokal sembahyang. Wisatawan ingin menyaksikan dari dekat keunikan Pura Goa Lawah dengan pemandangan goa yang dipenuhi kelelawar.

"Apa bedanya melihat Pura Goa Lawah dari Youtube? Mereka kesini ingin melihat secara langsung aktivitas warga lokal dan keunikan Pura Goa Lawah. Tidak sebatas menyaksikan layar," ujar seorang pemandu wisata, Made Wijaya.

Pemandu wisata lainnya, Wayan Sudianta mengatakan, jika live cam jadi dipasang, maka harus ada sosialisasi ke wisatawan. Kata dia, Pura Goa Lawah menjadi salah satu destinasi yang paling diminati oleh wisatawan asing, khususnya dari Eropa.

"Biasanya tamu itu kami jelaskan dengan detail sebelum ke Pura Goa Lawah. Misal tidak sembarangan masuk ke pura. Jika ada upacara, biasanya wisatawan tidak bisa masuk ke utama mandala. Cukup menyaksikan aktivitas masyarakat dari madya," kata dia.

"Saya selalu sampaikan seperti itu dan selama ini belum ada wisatawan komplain dan berperilaku aneh-aneh saat berwisata ke pura," ungkap Sudianta yang merupakan spesialis pemandu wisatawan Belanda. (ang/mit)

Sudah Awasi Sebelum Ada Surat Edaran

Prajuru Pura Goa Lawah, Putu Juliadi menjelaskan, pada dasarnya SE Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 bermaksud baik. Namun yang menjadi catatan, poin dari surat edaran tersebut sudah diterapkan di Pura Goa Lawah sejak lama. Kata dia, di Pura Goa Lawah sudah ada pengawasan sampai malam hari. Surat edaran tersebut seharusnya tidak diterjemahkan secara kaku, terpenting pengaturannya.

"Pengawasan ke wisatawan selama ini di Pura Goa Lawah sudah sangat ketat. Kami sudah berlakukan surat edaran tersebut. Wisatawan yang masuk ke Pura Goa Lawah kami berikan kamen. Bagi yang datang bulan sudah ada larangan untuk tidak masuk ke areal pura. Para wisatawan juga didampingi dan diawasi pemandu selama berkeliling di kawasan pura," demikian ungkap Putu Juliadi. (ang/mit