PLN Laporkan Warga Pendemo Proyek! Polisi Periksa 4 Orang dan Berlanjut, DPRD Buleleng Buka Suara!

TRIBUN-BALI.COM - Aksi damai warga Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng berujung kasus hukum. Pihak PLN melaporkan mereka ke polisi karena dianggap menghalang-halangi proyek di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak.

Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Darma Diatmika mengatakan, laporan tersebut dilayangkan PLN, Selasa (11/7). Polisi bergerak cepat dan sudah ada empat warga Desa Celukan Bawang yang telah dimintai keterangan oleh penyidik.

"Empat warga yang dimintai keterangan itu masih sebatas konfirmasi saja. Laporannya katanya ada warga yang mencoba menghalangi proyek pemagaran yang dilakukan oleh PLN di lahan Desa Tinga-Tinga sehingga merasa tidak nyaman jadi dilaporkan ke Polres," jelas Diatmika, Selasa (18/7).

Ia mengatakan, pemeriksaan akan terus dilakukan ke beberapa warga Desa Celukan Bawang, khususnya yang ikut melakukan aksi beberapa waktu lalu. Setelah permintaan konfirmasi, penyidik kemudian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan unsur pidana.

Anggota Komisi IV, DPRD Buleleng darah pemilihan (Dapil) Gerokgak, Mulyadi Putra menyayangkan upaya PLN yang mempolisikan warga Desa Celukan Bawang. Ia menilai tindakan yang dilakukan PLN ini merupakan bentuk intimidasi terhadap warga yang menggelar protes dengan aksi damai.

Baca juga: Sudikerta Jalani Sidang PK di PN Denpasar, Simak Berita Selengkapnya!

Baca juga: Bule Australia dan Perancis Majaguran!  Barletta Hantam Christian dengan Botol Bir

"Warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi proyek merasa keberatan sebab PLN dikabarkan akan membangun gardu induk di atas lahan seluas 2,8 hektare di wilayah Desa Tinga-Tinga," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Celukan Bawang menggelar aksi menolak pembangunan gardu induk oleh PLN. Gardu tersebut dibangun di Desa Tinga-Tinga. Dua desa tersebut bertetanggaan.

PLN berencana membangun gardu induk di atas lahan seluas 2,8 hektare. Pembangunan membuat warga penyanding khawatir radiasi gardu induk akan mengganggu kesehatan. Mereka meyakini bahaya tegangan tinggi yang dihasilkan dari gardu induk tersebut.

Selain itu, apabila terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang hingga korsleting listrik, akan membuat warga sekitar resah dan ketakutan. Penolakan juga dilakukan lantaran warga penyanding merasa akan kesulitan menjual lahan mereka.

Mereka menganggap gardu induk yang akan dibangun oleh PLN dapat memengaruhi nilai jual lahan. Aksi dilakukan oleh warga sejak Kamis kemarin. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan menolak berdirinya Gardu Induk Sutet (GIS).

Manajer PT PLN UPP JBTB 4 Bali, Didien Hendrarianto mengatakan, PLN memiliki lahan seluas 2,8 hektare di wilayah Desa Tinga-Tinga. Lahan tersebut milik 65 warga yang ada di desa tersebut dan mereka sudah mendapat ganti rugi.

Baca juga: Bawa 7.000 Tentara, Kapal Militer Terbesar Kedua Amerika USS Ronald Reagan Batal Sandar di Bali!

Baca juga: Miliki Hasis, Pensiunan Tentara Ukraina ini Dituntut Penjara 5 Tahun

Ia mendapatkan instruksi dari pusat untuk melakukan pemagaran di atas lahan tersebut, sebagai bentuk pengamanan aset yang dimiliki. Namun saat melakukan pemagaran, sekelompok masyarakat melakukan aksi dan menghentikan proyek tersebut.

Didien mengklaim pemagaran tersebut sudah berulang kali disosialisasikan kepada warga di Desa Tinga-Tinga dan penyanding. "Lahan itu sudah kami bebaskan, jadi kami wajib melakukan pengamanan aset karena lahan itu sudah jadi aset negara. Namun beberapa kelompok masyarakat menuntut agar dilakukan relokasi terhadap proyek tersebut," jelasnya. (rtu)

Sangat Dekat dengan Pemukiman

Anggota Komisi IV, DPRD Buleleng darah pemilihan (Dapil) Gerokgak, Mulyadi Putra mengatakan, warga sempat menjalani mediasi bersama perwakilan PLN bahkan bersurat ke Bupati hingga DPRD Buleleng. Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan sehingga aksi damai pun terpaksa dilakukan.

"Warga khawatir jika PLN membangun gardu di lokasi tersebut karena lokasinya sangat dekat dengan pemukiman warga. Sebenarnya saya berharap ini tidak sampai ke masalah hukum. Andai saja apa yang menjadi kekhawatiran warga bisa terjawab, tidak mungkin ada aksi dari warga," jelasnya. (rtu)