Sejumlah Proyek Infrastruktur di Buleleng Bali Dihentikan Sementara, Imbas BKK Badung Tertunda

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Sejumlah kegiatan fisik di bidang infrastruktur yang telah direncanakan Pemkab Buleleng, terpaksa harus ditunda hingga tahun depan.

Kondisi ini merupakan dampak batalnya pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung untuk Buleleng. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, Putu Adiptha Eka Putra.

Baca juga: TEROBOS Traffic Light di Buleleng, Sopir Truk Penyebab Putu Widiani Tewas Terancam 6 Tahun Penjara

Dikatakan dia, pada APBD Perubahan 2025 pihaknya mengerjakan sejumlah kegiatan infrastruktur berupa jalan, dengan total anggaran Rp35 miliar.

Seluruh anggaran tersebut bersumber dari BKK Badung. 

Namun dua hari belakangan, lanjutnya, Pemkab Buleleng menerima kabar dari Pemkab Badung, ihwal adanya perubahan regulasi pemberian BKK.

Sehingga pemberian BKK ditunda. 

"Mungkin target PAD Badung belum tercapai, sehingga BKK ditunda. Kondisi ini bukan cuma Buleleng yang mengalami, namun seluruh Bali," ucapnya, Selasa (4/11). 

Batalnya pemberian BKK, tentu berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah direncanakan.

Sebab, kata Adiptha, sejumlah kegiatan telah memasuki proses tender, sudah kontrak, bahkan sudah ada mulai pengerjaan. Alhasil seluruh kegiatan yang telah berjalan ini dihentikan.

"Kita hentikan kontraknya, tapi kita hitung berapa persen proses pekerjaan fisik yang telah dicapai oleh rekanan, untuk selanjutnya kita bayar.

Ada kurang lebih Rp3 miliar yang sudah jalan dan sudah bisa kita akui juga untuk dibayar. Sedangkan yang membayar dari Pemkab Badung," jelasnya. 

Menurut Adiptha, pekerjaan yang telah berjalan dan akhirnya dihentikan, rata-rata progresnya masih minor.

Seperti perataan, pembuatan bahu jalan, senderan, hingga got. Sehingga tidak menyebabkan gangguan. 

Menanggapi batalnya BKK Badung, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra tidak memungkiri ada dampaknya.