Teka-teki Kemacetan Menuju Pelabuhan Sanur Bali, Ini Kata Pengamat Tata Ruang

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pembangunan Pelabuhan Sanur nampaknya menimbulkan polemik.

Pelabuhan yang diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada November 2022 lalu itu dinilai dapat menjadi daya tarik pariwisata serta meningkatkan roda perekonomian masyarakat sekitar.

Namun pasca Pelabuhan Sanur dibangun, justru menimbulkan kemacetan cukup panjang di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Bali menuju Jalan Matahari Terbit (pintu masuk Pelabuhan Sanur).

Bahkan, kemacetan menuju Pelabuhan Sanur tersebut telah mendapat atensi dari Gubernur Bali Wayan Koster serta DPRD Bali.

Menanggapi kemacetan menuju Pelabuhan Sanur, pengamat tata ruang angkat bicara.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si saat dihubungi Tribun Bali pada Selasa 25 Juli 2023.

Rumawan mengatakan, ada perencanaan yang kurang tepat ketika hendak membangun Pelabuhan Sanur.

Pasalnya, sebelum melakukan pembangunan, diperlukan adanya kajian akademis terkait daya dukung dan daya tampung.

Seperti misalnya jumlah penumpang yang akan datang, moda transportasi yang digunakan ke pelabuhan, hingga pihak-pihak yang memiliki akses tertentu.

Baca juga: Ini Sebab Jalan Pelabuhan Sanur Jadi Pusat Kemacetan, Dishub Bali Diminta Tangani Sebulan Kedepan

“Ini kan ada perencanaan yang kurang tepat menurut saya. Ketidaktepatan itu kepada daya dukung dan daya tampung pengunjung.”

“Berapa sih kapasitas penumpang yang akan datang, dengan apa datangnya, yang boleh masuk siapa saja,” jelasnya kepada Tribun Bali.

Mantan Dosen Arsitektur di Universitas Udayana itu memandang, kondisi sirkulasi di Pelabuhan Sanur layaknya botol.

Artinya, pintu masuk dan keluar Pelabuhan Sanur berada pada satu titik yang sama.

“Saya liat itu kayak botol. Tersumbat di titik itu. Tidak bisa bilang karena dampak SPBU. SPBU dari dulu sudah ada.”

“Masuk dan keluarnya jangan pada satu titik dia. Kalau ini kan nunggu yang keluar isi nunggu lagi,” ungkapnya.

Lantaran terlanjur dibangun sedemikian rupa, Rumawan meminta pemerintah segera mengambil beberapa langkah strategis.

Seperti misalnya membentuk kantong-kantong parkir entah dengan cara menyewa, membeli, maupun bekerja sama dengan pemilik lahan.

Selain itu, diperlukan adanya pembentukan ruas jalan baru menuju Pelabuhan Sanur.

“Menurut saya, segera pemerintah menyewa, entah membeli, entah kerja sama dengan lahan-lahan yang ada di sekitar pelabuhan itu.”

“Berikut, itu bisa menggunakan akses jalan yang ada disekitarnya untuk ditingkatkan lagi dan dibuat penghubungnya,” paparnya.

Selain itu, dari segi kebersamaan dan kemerataan, perlu adanya pembagian jalur pengangkutan penumpang.

Seperti misalnya wisatawan dari Ubud, Gianyar yang akan menuju Nusa Penida, dapat melalui wilayah Klungkung, tanpa perlu ke Denpasar.

“Kalau semua spotnya ditarik oleh Sanur, kan kasian pelabuhan yang sudah ada tidak dapat penumpang.”

“Misalkan alihkan teman-teman yang tidur di Ubud kalau mau ke Nusa Penida, suruh ke Klungkung mengambil arah. Buat regulasinya,” tambahnya.

Di akhir, ia mengatakan, kemacetan dapat bertambah parah seiring pulihnya pariwisata Bali.

Hal tersebut juga diperparah dengan dibangunnya mega mall di seputar kawasan tersebut.

“Ini kan kita katakan belum terjadi puncak pariwisata, belum normal. Kalau ini terjadi sebelum covid, itu bukan macet lagi namanya, itu mobil parkir di jalan namanya.”

“Berikutnya, ada lagi mall yang besar di Sanur yang akan dibuka. Ambyar dah ini,” terangnya.

Sisi negatifnya, akses ke rumah sakit internasional yang kini tengah dibangun di Sanur, dapat terhambat.

“Saya khawatir rumah sakit internasional itu salah satu kecepatan akses pertolongan. Kalau sekarang macet, bagaimana,” pungkas pengamat tata ruang dan mantan Dosen Arsitektur Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si 

(*)