PJ Gubernur Bali, Ikut Tangani Premanisme Bareng Golose, Staf Khusus Presiden Ucapkan Selamat

TRIBUN-BALI.COM -  Setelah resmi menjabat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Bali, apa saja yang akan dilakukan oleh Irjen. Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya?

Sebelumnya, Sang Mahendra mengatakan telah mengikuti perkembangan Bali, lima tahun belakangan di bawah kepemimpinan Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace).

Ia pun mengapresiasi berbagai capaian pembangunan, di bawah kepimpinan Koster dan Cok Ace. Ia melihat selama Koster dan Cok Ace memimpin, mereka berdua telah berhasil dengan ditandai lahirnya 44 tonggak peradaban Bali baru.

“Itu hal yang luar biasa dan tentu saya sebagai PJ Gubernur akan menjaga capaian-capaian tersebut kemudian melanjutkan dan hal-hal yang perlu diperkuat kita perkuat, karena itu capaian yang luar biasa,” jelasnya saat diwawancarai oleh Tribun Bali melalui Zoom, Selasa 8 September 2023.

Sementara untuk hal-hal yang sudah ada, dikatakan Sang Mahendra harus dijaga bahkan diperkuat lagi dan dilanjutkan mana hal-hal yang perlu ditingkatkan ia tingkatkan lagi.

Baca juga: Pansus Arahkan Mediasi Warga Bugbug Karangasem Bali, Sebut Neano Resort Sudah Lengkapi Persyaratan!

Baca juga: Dua Prajuru Desa Adat Tersangka, Kasus Dugaan Korupsi Dana BKK Provinsi Bali

Baca juga: Proyek Rp 18 Miliar Tenggelam! Bangunan PPI Hilang Setelah Bertahun-tahun Mangkrak di Kusamba

Disinggung mengenai PR kemacetan Sanur dan Canggu, Sang Mahendra mengatakan sebagai PJ Gubernur Bali, ia akan melakukan pendekatan soft problem.

Artinya ia akan lebih banyak mendengar, daripada berbicara kemudian dari mendengarkan ia mengatakan akan mengetahui apa masalahnya.

“Saya akan menyertakan stakeholder terkait untuk coba mencari solusi selesaikan masalah tersebut, termasuk permasalahan mengenai kemacetan, di mana akar masalahnya kita cari sama-sama.

Saya akan lebih banyak mendengar, kita akan lebih berdiskusi. Kita harus selesaikan masalah bersama karena tidak mungkin permasalahan selesai, dengan seorang PJ kita bersama-sama berkolabrasi dan sinergi semua pihak karena masing-masing masalah memiliki ke-khasan masing-masing,” paparnya.

Sementara dari sektor keamanan, menyelesaikan permasalahan keamanan yang ada di Bali tentunya menurutnya semua pihak harus memiliki komitmen bersama.

Jika ingin Bali aman, ingin Bali tertib, tentunya menjadi komitmen bersama juga untuk menjadi sebuah landasan semua pihak untuk menciptakan suatu keamanan di Bali.

Kalau semua memiliki komitmen yang sama ia yakin Bali akan aman-aman saja. “Contohnya yang saya lihat banyak masalah terkait perilaku yang tidak pantas dilakukan bukan orang Bali.

Mungkin mereka melihat mencontoh apa yang dilakukan oleh kita, di luar sehingga dianggap hal yang biasa tetapi kalau kita memiliki komitmen yang sama kemudian hal-hal yang tidak elok, atau tidak pantas dilakukan untuk jangan dilakukan kita tegur, saya yakin akan bisa kita wujudkan.

Kita berkomitmen mencontoh yang baik mari kita wujudkan bersama-sama saya yakin bisa, karena culture Bali menunujukan itu,” tutupnya.

Pernah Ikut Golose Tangani Premanisme di Bali 

Irjen. Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, PJ Gubernur Bali, sebelumnya sempat ikut Petrus Reinhard Golose yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Bali, untuk memerangi kasus premanisme di Bali.

Kepada Tribun Bali, Sang Mahendra mengatakan ia lebih banyak ditempatkan di Bareskrim. Sehingga ia juga dapat kesempatan bertugas di Bali, sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum selama 1,8 tahun.

“Pada waktu itu Kapolda saya Pak Petrus Golose, jadi saya ditugaskan oleh beliau untuk sikat habis premanisme di Bali, setelah itu kembali ke Mabes Polri. Di situ kemudian saya Pak Tito Kapolri, mendapatkan amanah sebagai Mendagri saya ikut beliau sebagai staff khusus lanjut kemudian saya sempat ke Sestim sebentar, kemudian kembali lagi menjadi Staff Khusus," ucapnya.

"Saya percaya daerah saya (Bali), taksunya luar biasa kalau memang langit Bali pertiwi Bali memanggil ya saya ke sana,” ujarnya pada, Selasa 5 September 2023.

Tentunya ia tak ingin lagi ditemukan tindakan-tindakan premanisme lagi di Bali, karena hal tersebut tidak bagus untuk Bali.

Orang datang ke Bali, dikatakan Sang Mahendra, harus merasa aman dan nyaman tidak khawatir adanya gangguan, tentunya di sini peran penegak hukum dibantu Polri dan TNI dan semua pihak ia ajak untuk berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan di Bali.

Ketika ditanya kapan akan ke Bali dan menjalankan tugasnya sebagai PJ Gubernur, Sang Mahendra menjawab kemungkinan ia akan ke Bali pada 7 September 2023 mendatang.

“Yang jelas sejak tadi dilantik secara resmi saya sudah menjabat sebagai PJ Gubernur Bali, artinya saya sudah bertugas, rencananya tanggal 7 September saya ke Bali,” tutupnya.

Ari Dwipayana Ucapkan Selamat 

Koordinator Staf Khusus Presiden, AAGN Ari Dwipayana, menilai tantangan tugas Penjabat PJ Gubernur Bali tidak ringan.

Persoalan stabilitas politik keamanan, ekonomi, pariwisata, lingkungan, hingga perubahan iklim (El Nino) adalah persoalan yang dihadapi masyarakat Bali, yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh seorang PJ Gubernur.

Oleh karena itu, Ari Dwipayana mengajak seluruh tokoh masyarakat Bali dan masyarakat untuk mendukung PJ Gub Bali Irjen (Pol) Sang Made Mahendra Jaya dalam menjalankan tugasnya.

"Saya mengucapkan selamat bertugas untuk Irjen (Pol) Sang Made Mahendra Jaya. Saya mengajak para tokoh-tokoh dan seluruh masyarakat Bali, untuk mendukung dan membantu PJ Gubenur dalam menjalankan tugasnya.

Penetapan PJ Gubernur Bali telah melalui proses berjenjang, mulai dari usulan DPRD Bali, verifikasi Kemendagri dan diputuskan di sidang TPA yg dipimpin oleh Presiden Jokowi," ujar Ari Dwipayana melalui siaran persnya pasca penetapan PJ Gubernur Bali di Jakarta, Selasa (5/8/2023).

Ari Dwipayana menyampaikan, setidaknya ada lima tantangan yang akan dihadapi PJ Gubernur Bali. Pertama, PJ Gubernur Bali perlu memastikan situasi politik di Bali kondusif di tahun politik.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah kunci bagi terjaganya pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata yang sensitif dengan isu keamanan," kata Ari Dwipayana.

Kedua, Ari Dwipayana mengatakan, situasi perubahan iklim khususnya El Nino harus betul-betul dimitigasi oleh Pemerintah Bali.

Dengan demikian, itu tidak akan berdampak pada inflasi dan ketahanan pangan di Bali. Ketiga, situasi ekonomi-politik global yang dinilai Ari Dwipayana sedang tidak baik-baik saja, perlu diantisipasi dan dimitigasi dampaknya bagi Bali.

Tantangan kelima yang akan dihadapi PJ Gubernur Bali menurut Ari Dwipayana, yaitu masalah-masalah jangka pendek yang dihadapi oleh Bali, seperti masalah kemacetan, pengelolaan sampah, penanganan wisatawan bermasalah dan masalah-masalah mendesak lainya.

Adapun, tantangan kelima yaitu masalah struktural seperti ketimpangan antar sektor (sektor pertanian dengan sektor pariwisata), serta ketimpangan antar daerah (Bali selatan dengan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat).

"PJ Gubernur Bali harus mau membumi, jangan hanya asbtrak- mengawang-awang di atas langit," kata Ari Dwipayana.

Menurut Ari Dwipayana, untuk menjawab kelima tantangan di atas, PJ Gubernur Bali harus merangkul semua komponen masyarakat Bali.

PJ Gubernur Bali juga wajib mendengar aspirasi dan juga suara-suara dari para tokoh, para ahli hingga masyarakat kecil.

"Jangan alergi kritik. Apalagi kalau ada kritik dimusuhi. Rangkul semua untuk memberikan saran perbaikan. Tidak mungkin membangun Bali sendirian. Bali dibangun dengan semangat "ngerombo", (diangkat bareng-bareng)," tutur Ari Dwipayana. 

Terakhir, Ari Dwipayana berharap, PJ Gubernur Bali yang memiliki posisi strategis sebagai simpul hubungan pemerintah pusat dengan daerah tidak "pilih kasih".

PJ Gubernur Bali harus meninggalkan ego sentris daerah, dan mengajak para bupati dan walikota untuk merumuskan kepentingan Bali sebagai kesatuan yang perlu diperjuangkan bersama ke pemerintah pusat.

"Apa yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi di Bali harus dijalankan sebaik-baiknya, karena banyak program pemerintah pusat yang diselenggarakan di Bali itu merupakan bentuk kecintaan Presiden Jokowi pada Bali," kata Ari Dwipayana.

"Harus dipisahkan mana program pusat dan mana program yang memang dibuat pemerintah provinsi, mana yang pemerintah kabupaten. Hal itu karena masing-masing level pemerintahan mempunyai tanggungjawabnya sendiri-sendiri. Jangan semuanya tergantung pada pemerintah pusat (Pak Jokowi)," lanjut Ari Dwipayana. (*)