Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker 2012, KPK Geledah Rumah di Mengwi Badung Bali

Paling belakang rumah tersebut terdapat bangunan kamar yang belum jadi. Juga terdapat saka empat seperti bale bengong.

Tanggapan PKB Bali

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali buka suara menanggapi soal wakil ketua dewan pimpinan wilayah (DPW)-nya yaitu Reyna Usman yang diperiksa KPK atas dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.

Ketua DPW PKB Bali Bambang Sutiyono, mengatakan, kasus ini tidak ada kaitannya dengan partai mereka di Bali, apalagi Reyna diketahui sudah tak aktif di posisi wakil ketua selama setahun terakhir. “Benar Ibu Reyna Usman adalah Wakil Ketua DPW PKB Bali, tetapi beliau tidak aktif lagi di Bali,” kata Bambang di Denpasar, Rabu (6/9).

Sejak 2022, Reyna diketahui lebih banyak berada di Jakarta. Ditambah, dalam Pemilu 2024 partai politik mengutusnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Gorontalo, bukan Bali.

“Jadi biarkan itu urusan beliau yang katanya ada stafnya dulu yang bermasalah. Yang jelas saya pribadi pastikan itu urusan beliau dan tidak ada urusannya dengan PKB Bali. Tidak usah kita membahas perihal beliau lagi di mana pun dan kapan pun. Demikian yang dapat kami sampaikan, harap menjadi perhatian,” kata Bambang.

Mantan pegawai Reyna Usman yang disebut-sebut Bambang sebagai orang yang bermasalah dalam kasus ini adalah I Nyoman Darmanta yang merupakan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker.

Atas munculnya kasus yang mengaitkan pejabat di DPW PKB Bali ini, Bambang turut menyampaikan arahan terkini ke pengurus partai politik dan bakal calon legislatif mereka.

“Saudaraku pengurus PKB dan bacaleg se-Bali, mari kita berpikir berpola. Di dalam kita bina, di luar kita jaga. Jadi hal-hal negatif mari kita lepaskan ke urusan pribadi masing masing, wabil khusus tentang Ibu Reyna Usman,” kata dia.

Dugaan kasus ini dirasa tak akan berpengaruh terhadap kepercayaan konstituen mereka di Pulau Dewata, apalagi Reyna baru menjabat tahun 2021 bertepatan dengan terbentuknya DPW PKB Bali. (gus/ant)

Muhaimin Dukung Tuntaskan Kasus

MENTERI Tenaga Kerja Periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, dirinya mendukung KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.

"Hari ini (kemarin, Red) saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri," kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).

Cak Imin diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik lembaga antirasuah sebagai saksi dalam perkara tersebut. Cak Imin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.55 WIB dan selesai diperiksa pukul 15.06 WIB.