Jelang Pemilu 2024! Gangguan Kamtibmas Bali Naik 18 Persen, Simak Kata Kapolda Bali

TRIBUN-BALI.COM  - Situasi gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pada tahun 2023 meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan gangguan Kamtibmas diperkirakan adanya situasi politik menjelang Pemilu (Pemilihan Umum) 2024.

Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra SIK MSi menjelaskan peningkatan gangguan Kamtibmas dari tahun 2022 sebanyak 7.011 kasus meningkat menjadi 8.273 kasus. Hal ini disampaikan Kapolda Bali dalam amanatnya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada Gelar Pasukan Ops Cipkon Agung 2023, di Mapolda Bali, Rabu (20/9).

"Untuk menyikapi situasi kamtibmas dan memelihara situasi agar tetap aman dan kondusif di daerah hukum Polda Bali menjelang pengamanan tahapan pemilu 2023-2024 maka dipandang perlu menggelar operasi Kepolisian yang langsung menyentuh masyarakat,” paparnya.

Baca juga: Kaesang Dikabarkan Gabung PSI, DPW PSI Bali: Dapat Tarik Suara Milenial di Bali

Baca juga: Suerka: Sudah Jalan Hidup Saya, Kejari Klungkung Tetapkan Tersangka Korupsi, Kerugian Rp 12,6 Miliar

Baca juga: SENTIL Warga Mampu Masih Beli LPG Subsidi, Ini Permintaan PJ Gubernur Bali Pada DPR dan Pertamina!

Guna menjamin situasi kamtibmas yang kondusif menjelang pesta demokrasi pada Pemilu 2024, Polda Bali menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) Agung 2023. Pada Operasi Cipkon Agung 2023 ini, Polda Bali dan jajaran melibatkan 526 Personel dan berlangsung selama 16 hari, dari 21 September sampai 6 Oktober 2023. Hal ini merupakan bagian integral dari Polri dalam menciptakan keamanan dalam negeri (kamdagri) yang kondusif.

Jenderal bintang dua ini juga menekankan kepada seluruh personel yang terlibat Operasi Cipkon Agung 2023 untuk mewujudkan harkamtibmas dengan melakukan pemetaan kerawanan pemilu 2024. Sehingga dapat menciptakan cooling sistem untuk mewujudkan stabilitas yang kondusif dengan melaksanakan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung kegiatan penegakan hukum di wilayah Bali.

”Laksanakan tugas operasi ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga tugas yang dibebankan kepada saudara dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi SIP MSc menekankan kepada prajurit TNI untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini menyikapi situasi menjelang Pemilu 2024 di mana tren pembahasan politik juga meningkat di media sosial.

Baca juga: SPPT Tanah Negara Dibangun Vila Oleh WNA Berpotensi Dibatalkan! Bisa Jadi Tanah Negara Murni

Baca juga: KTT AIS Forum 2023 Akan Digelar di Bali, Perkuat Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru

Baca juga: Menko Marves Tanya Progres LRT Bali,  Konsultan Jadi Salah Satu Alasan Pembangunan Belum Mulai

Untuk itu, prajurit ditekankan agar tidak terseret dalam arus politik karena posisi TNI haruslah menjaga netralitas bukan hanyut dalam pusaran kepentingan kubu politik. Mayjen TNI Harfendi menyampaikan, bahwa seorang anggota TNI juga turut membawa citra instansi.

"Bermedsoslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai terjerat hukum sehingga dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan satuan," tegas Pangdam IX/Udayana dalam keterangan yang diterima Tribun Bali, Kamis (21/9).

"Bagi seluruh prajurit Kodam IX/Udayana agar selalu menjaga nama baik satuan dan diharapkan saling bersinergi dengan Kepolisian serta instansi terkait sehingga silaturahmi yang selama ini terjalin dengan baik dapat memberikan manfaat bagi kita," imbuhnya.

Selain itu, Pangdam juga menyampaikan kepada seluruh anggota supaya hidup sesuai dengan kemampuan dan tidak terjerat utang piutang. Prajurit juga diarahkan mempunyai rumah pribadi dengan mencicil melalui Tabungan Wajib Perumahan (TWP) Program dari TNI AD. "Hiduplah dengan sederhana serta jaga hubungan yang harmonis dalam keluarga.

Jaga selalu kesehatan diri sendiri maupun keluarga," ujarnya. Prajurit TNI pun harus selalu siap melaksanakan tugas pokok dengan baik memiliki 3 kriteria, yaitu kuat dalam lari, menembak bagus dan kemampuan bela diri. Pesan-pesan itu juga disampaikan saat kunjungannya ke satuan-satuan TNI di wilayah Singaraja, Buleleng, Rabu (20/9). (ian)