200 Ribu Orang di Bali Miskin Ekstrem, Pastika: Penanganan Harus Tahu Data 'By Name By Address'

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Made Mangku Pastika mengatakan, untuk menangani kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali harus diketahui data keluarga dengan nama dan alamat jelas (by name dan by address) yang masuk dalam kelompok tersebut.

"Setelah tahu by name, by address, lalu didatangi dan diverifikasi, betul tidak data itu? Data itu 'kan pasti dari BPS. Jadi tinggal dicari," kata Pastika yang juga mantan Gubernur Bali dua periode itu di Denpasar, Jumat 22 September 2023.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dikantongi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali saat ini 0,54 persen yang terkonsentrasi di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem.

"0,54 persen itu berarti lebih dari 200 ribu orang. Ini jumlah yang cukup banyak," ucap Pastika.

Baca juga: Gianyar Sumbang Stunting Tinggi, Tugas Pj Bupati Entaskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Pastika berpandangan, sampai terjadi kemiskinan ekstrem, bisa jadi disebabkan karena selama ini masalah kemiskinan tersebut kurang menjadi program prioritas pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kata dia, solusinya tentu persoalan kemiskinan ekstrem harus diperhatikan.

Setelah tahu persis nama dan alamatnya, separah apa kemiskinannya, kemudian dicari parameter atau indikatornya mengapa disebut miskin ekstrem.

"Poin-poin itu yang harus ditangani. Kalau dulu, ada 14 parameter sehingga satu keluarga itu disebut miskin. Kalau dihapus saja 7, maka tinggal 7 lagi, ya sudah tidak masuk kategori miskin. Jadi sesungguhnya ini tidak sulit," ujar Pastika.

Mantan Kapolda Bali ini juga membuka diri jika pemerintah daerah ingin berdiskusi untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

"Mungkin juga kalau perlu tim kami bisa bantu untuk ikut urun rembuk, di tengah kondisi keuangan daerah saat ini yang sangat terbatas (defisit anggaran-red)," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada warga Bali yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.

"Saya meminta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem," kata Mahendra Jaya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, lanjut dia, kemiskinan ekstrem menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan para kepala daerah.

Ia mengatakan data yang benar akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

Secara nasional saat ini Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen dan kemiskinan ekstrem 0,54 persen.