Pemerintah Daerah Kembali Verifikasi dan Validasi Kemiskinan Ekstrem di Karangasem

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Kepala Keluarga (KK) di Karangasem, Bali yang dikategorikan keluarga miskin ekstrem sekitar 6.000-an KK.

Angka ini tersebar di delapan Kecamatan di Kabupaten Karangasem.

Terbanyak yakni di Kecamatan Abang, Kubu, Karangasem, Sidemen, Bebandem, Selat, Manggis, dan Rendang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Karangasem, I Nyoman Sutirta Yasa mengatakan, kemiskinan ekstrem di Karangasem sekitar 6.000-an KK sesuai hasil verifikasi dan validasi Kelurahan/Desa di Kabupaten Karangasem sejak awal tahun 2023.

Baca juga: TUGAS Penting PJ Bupati Gianyar Pengganti Mahayastra, Atasi Stunting Tinggi dan Kemiskinan Ekstrem

Rincian verifikasi dan validasi tahap pertama yakni, untuk di Kecamatan Abang ditemukan kemiskinan ekstrem sebanyak 2.212 KK, Kecamatan Kubu 1.237 KK, serta Kecamatan Karangasem 1.111 KK.

Kecamatan Sidemen 766 KK, Kecamatan Bebandem 490 KK, Kecamatan Selat 224 KK, Kecamatan Manggis 157 KK, dan Kecamatan Rendang 120 KK.

"Data awal dari Menko PMK yang turun akhir 2022 sekitar 7.130 KK masuk miskin ekstrem. Setelah dilakukan verifikasi validasi oleh Kelurahan/Desa, ditemukan angka 6.339 KK. Rencana kita kembali melaksanakan verifikasi dan validasi yang kedua untuk memastikan 6.339 KK,"kata Sutirtayasa, Selasa 26 September 2023.

Proses verifikasi dan validasi yang kedua rencana akan dilakukan dari tanggal 22-30 September 2023 mendatang.

Parameter yang akan digunakan sebagai verifikasi dan validasi yakni pengeluaran per kapita setiap hari untuk bisa menentukan miskin ekstrem.

Yang bersangkutan dikatakan miskin ekstrem jika konsumsi per kapita 11.941 tiap hari.

"Saat verifikasi dan validasi pertama, banyak ditemukan KK miskin ekstrem tapi kehidupannya mewah. Rumah memakai keramik, punya kulkas, TV, dan cara berpakaian mewah. Ada kepala dusun masuk kemiskinan ekstrem. Makanya perlu diverifikasi kembali,"jelasnya.

Hasil verifikasi dan validasi tahap 2 nantinya akan diserahkan ke Gubernur, serta dijadikan dasar dan di SK kan oleh Bupati Karangasem.

"Setelah valid, baru pemerintah akan merancang program untuk bersangkutan. Kita tak ingin nantinya program dan bantuan yang diberikan tak tepat sasaran,"imbuh Sutirtayasa.

Ditambahkan, ada beberapa strategi yang akan direncanakan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karangasem.

Yang pertama mengurangi beban pengeluaran warga dari bantuan pemerintah.