CATAT! Tidak Semua Pegawai Kontrak di Badung Bisa Jadi PPPK, Meski 2.382 Kuota Telah Dibuka

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Meski Pemerintah Kabupaten Badung, merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun dipastikan tidak semua pegawai kontrak di Badung bisa mengikuti seleksi.

Hal itu dikarenakan jumlah kuota yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tidak sebanding dengan jumlah pegawai kontrak di Gumi Keris.

Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2023 ini mendapatkan alokasi PPPK sebanyak 2.382.

Menyikapi hal itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, mengakui akan mencari solusi, salah satunya dengan membuka PPPK kembali.

Menurutnya rekrutmen tenaga fungssional PPPK ini disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Kemenpan RB.

Bahkan sebanyak 20 persen PPPK dibuka untuk jalur umum.

Baca juga: Sehari Jelang KTT AIS Forum 2023, Sebanyak 21 Delegasi Tiba di Bali

Baca juga: Jero Dasaran Alit Bantah Pernah Lakukan Upaya Damai, Lagi Beri Keterangan Tambahan di Polres Tabanan

"Berbicara tentang kuota yang diberikan Kemenpan RB, dengan kuota itu akan kita isi sepenuhnya. Kuota itu juga ada ketentuan yaitu 20 persen dari luar, tapi saya rasa itu tidak masalah," kata Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Badung, Senin 9 Oktober 2023

Meski demikian, Bupati asal Pelaga ini mengupayakan agar tenaga honorer di Kabupaten Badung tidak hilang. Mengingat kuota yang diberikan tidak mencakup seluruh tenaga kontrak di Gumi Keris.

"Bagi pegawai yang honor daerah jagan sampai dihilangkan, ini bersikeras akan kita pertahankan, kita akan bukakan lagi (seleksi PPPK)," ucapnya.

Untuk itu pihaknya berharap agar kuota seleksi PPPK dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Sekali lagi kami sudah sampaikan agar disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Kalau celah fiskal sudah negatif, berarti kami sudah mampu untuk menggaji, diizinkan untuk PPPK semua," jelasnya.

Terkait rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Mantan Ketua DPRD Badung itu mengaku belum melakukan hal tersebut. Sebab pihaknya kini masih berfokus dalam mengakomodir PPPK.

"Saya kira (PPPK) sama dengan PNS, dan kami meyakini semua PPPK akan menjadi PNS, itu keyakinan saya. Karena dimudahkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, ada pikiran beliau bagaimana PPPK juga mendapatkan pendapatan pensiun, saya kira itu sudah sama," katanya.

Saat ini proses seleksi PPPK untuk tahun 2023 tengah berlangsung. Bahkan dari keseluruhan jumlah alokasi yang dibuka adalah 2.382 PPPK. Untuk formasi PPPK guru sebanyak 939 orang, tenaga kesehatan 1.225 orang, dan tenaga teknis 218 orang.