Analisis Pengamat Politik Soal Sejumlah Kelemahan Bila Prabowo Paksakan Gibran Cawapres 2024

TRIBUN-BALI.COM –  Kabar mengenai Gibran Rakabuming Raka yang bakal dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres) terus memantik sorotan publik.

Namun demikian, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam memberikan analisisnya terkait beberapa kelemahan yang ditemukan apabila Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.

"Mulai dari serangan politik dinasti, tudingan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengatur independensi kehakiman, masih terbukanya celah kontroversi mekanisme legal-formal atas implementasi putusan MK hingga membuncahnya kebencian PDIP terhadap keluarga Jokowi, yang membuka ruang bersatunya kekuatan PDIP dengan Koalisi Perubahan di putaran kedua Pilpres 2024 mendatang," ujar Umam dalam pesan yang diterima, Sabtu (21/10/2023).

Baca juga: Gibran Rakabuming Hadiri Pengumuman Cawapres Golkar? Airlangga Hartarto dan Aburizal Buka Suara

Dengan kata lain, Umam mengatakan jika Prabowo memaksakan diri memilih Gibran dan tidak berani menjelaskan kepada Jokowi untuk mengambil nama Cawapres alternatif yang lain maka sama saja Prabowo berpeluang terjebak dalam medan "killing ground".

"Dia akan menjadi sasaran tembak yang terbantai di tangan para kompetitor, rival politik, dan juga kekuatan civil society yang tegas menolak praktik nepotisme dan politik dinasti," kata Umam.

Karena itulah untuk menghindari situasi terjebak itu, Umam menyarankan Prabowo juga mempertimbangkan variabel NU dalam memilih cawapresnya.

"Jika akhirnya Prabowo-Gibran berlayar, meskipun Ketum PBNU Gus Yahya pernah menyatakan pihaknya "tidak akan jauh-jauh dari Jokowi" terkait Pilpres namun besar kemungkinan mereka akan kesulitan dan kerepotan betul dalam menjelaskan kepada para kiai, jaringan santri dan basis-basis pesantren untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang tidak merepresentasikan kaitan langsung dengan entitas kultural maupun struktural NU," kata dia.

Baca juga: Profil Gibran Rakabuming, Dari Jualan Martabak, Hingga Disebut Jadi Cawapres di Usia 36 Tahun

Umam mengatakan jika Prabowo-Gibran dipaksakan maka Prabowo akan kehilangan basis dan kekuatan pemenangan di Jawa Timur yang dipercaya sebagai penentu kemenangan Pilpres.

Diketahui, Prabowo memiliki basis kuat di Jawa Barat dan Banten, dan untuk tampil lebih kompetitif, Umam menilai Prabowo sebaiknya memilih Cawapres yang memiliki basis kekuatan teritorial di Jawa Timur.

"Dalam konteks ini, alternatif nama yang perlu dipertimbangkan adalah Erick Tohir dan Khofifah Indar Parawansa," katanya.

Namun, Umam memahami Erick dianggap sebagai kader naturalisasi NU dan karena itulah proses realisasi dukungan Nahdliyyin-nya juga agak dipertanyakan.

"Karena itu, alternatif pilihan Cawapres bagi Prabowo untuk mendapatkan kekuatan optimalnya salah satunya di Khofifah. Apalagi jika nama Khofifah didukung penuh oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar yang kian mencoba realistis untuk tidak mengajukan Airlangga. Jika itu dilakukan, Prabowo bisa lepas dari jebakan permainan politik dan tampil lebih kompetitif saat bertarung melawan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin," pungkasnya.

>>> Baca berita terkait <<< 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Paparkan Sejumlah Kelemahan Jika Prabowo Paksakan Gibran Jadi Cawapresnya