Curi Start Pasang Baliho, Pengamat Ungkap Soal Pemanfaatan Periode “Abu-Abu”

Pria yang juga Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana ini kemudian mengutip pandangan Machiavelli yakni “the ends justify the means” guna menyorot soal etika politiknya.

Pasalnya, pandangan itu pada pokoknya bermakna adanya kecenderungan untuk membenarkan segala cara demi mencapai tujuan politiknya.

Namun, etika politik dari sudut pandang ini, dinilainya memiliki banyak kritik lantaran mengabaikan prinsip demokrasi.

“Dari sisi etika politik, apa yang terjadi mungkin mencerminkan apa yang dikemukakan oleh filosof politik seperti Machiavelli.”

“'the ends justify the means', yaitu kecenderungan untuk membenarkan segala cara demi mencapai tujuan politik,” jelasnya.

Dalam pengawasan fenomena ini, Indonesia kemudian menghadirkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Baginya, Bawaslu memiliki peran strategis yakni “moral suasion” dan penegakan norma-norma demokratis.

Artinya, Bawaslu diharapkan dapat memastikan seluruh pihak mematuhi kode etik kepemiluan.

“Bawaslu sebagai lembaga pengawas memainkan peran dalam 'moral suasion' dan penegakan 'norma-norma demokratis', berupaya untuk memastikan bahwa semua entitas politik mematuhi kode etik pemilu,” bebernya.

Hal ini, semestinya diwujudkan Bawaslu melalui peringatan dan imbauan yang disebutnya sebagai regulatory governance.

Dengan tujuan, untuk mengendalikan ruang publik agar terhindar dari “campaign overspill” atau kegiatan yang dianggap sabagai bagian dari kampanye sebelum waktunya.

“Oleh karena itu, langkah Bawaslu dalam memberikan peringatan dan panduan merupakan bentuk 'regulatory governance'.”

“Bertujuan untuk mengendalikan ruang publik agar tidak terjadi 'campaign overspill',” pungkasnya. (*)