Kisah Perjuangan Ida Dewa Agung Jambe, Raja Klungkung Yang Dinobatkan Sebagai Pahlawan Nasional

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA -  Raja Klungkung, Ida Dewa Agung Jambe resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Rencananya penetapan Ida Dewa Agung Jambe sebagai pahlawan nasional, akan diumumkan langsung  Presiden RI, Joko Widodo bersama dengan lima Pahlawan Nasional lainnya di Istana Negara pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023 nanti.

Lantas, bagaimana perjuangan Ida I Dewa Agung Jambe sampai akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan nasional?

Penglingsir Puri Agung Klungkung, Ida Dalem Semara Putra mengatakan, baginya sosok Ida Dewa Agung Jambe tidak sabatas pemimpin bagi masyarakat saat era Kerajaan Klungkung.

Namun bisa menjadi sosok yang semangatnya bisa ditauladani dalam membela tanah air.

"Pada masanya, Ida Dewa Agung Jambe menunjukkan sikap masyarakat Bali, yang menempatkan kedaulatan dan kehormatan di atas segala-galanya," ungkap Ida Dalem Semara Putra pada Rabu 8 November 2023.

Baca juga: BREAKING NEWS : Raja Klungkung Ida Dewa Agung Jambe Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Ia lalu mencoba mengisahkan secara singkat, bagaimana perang Puputan Klungkung terjadi 28 April 1908 silam.

Ketegangan jelang perang besar sudah terjadi 13 sampai 16 April 1908.

Ketika itu Kerajaan Klungkung sebagai pusat kerajaan di Bali menjadi wilayah yang belum takluk oleh Kolonial Belanda.

Pada tanggal itu, kolonial mengadakan patroli keamanan di wilayah Kerajaan Klungkung.  

Hal ini tidak diterima petinggi kerajaan dan masyarakat saat itu, karena dianggap melanggar kedaulatan kerajaan.

Sampai adanya penyerangan terhadap beberapa tentara kolonial oleh masyarakat di wilayah Gelgel.

Hal ini tidak diterima kolonial, yang berujung ultimantum kepada Kerjaaan Klungkung agar menyerah ke Kolonial paling lambat 22 April 1908.

Namun, ultimatum itu tidak diperdulikan oleh Ida Dewa Agung Jambe Pasukan dari Kerajaan Klungkung justru bersiap diri, mengingat tanggal 20 April 1908, kolonial Belanda menambah pasukan yang didatangkan dari Batavia (Jakarta). 

Hal ini tidak diterima petinggi kerajaan dan masyarakat saat itu, karena dianggap melanggar kedaulatan kerajaan.