Desa-desa di Gianyar Anggarkan Studi Komparatif, PMD: Kami Hanya Sebatas Mengeluarkan Juknis

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Studi komparatif atau studi banding kerap menjadi polemik, lantaran dikonotasikan sebagai kegiatan jalan-jalan. 

Saat ini di Kabupaten Gianyar, Bali hampir setiap desa memprogramkan studi komparatif ini dalam Musrenbangdes. Lalu, apa landasan dari program tersebut?

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gianyar, Ngakan Ngurah Adi, Rabu 15 November 2023 mengatakan, program studi komparatif merupakan program terkait peningkatan kapasitas perbekel, perangkat desa , BPD dan TP. PKK desa dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dalam melaksanakan tugas sesuai  tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan studi komparatif ini, kata dia, dalam menetapkan studi komparatif ini tak sembarangan. 

Baca juga: Jaga Netralitas Jelang Pemilu, PJ Gubernur Jateng Imbau ASN Jateng Tak Berpose Jari 1, 2 dan 3

Namun harus melalui musyawarah desa (Musdes) dan sepengetahuan Dinas PMD Gianyar. Sebab, kegiatannya menggunakan anggaran pemerintah. 

"Program ini terkait dengan penganggaran di desa, tentunya hal ini dibahas melalui musyawarah desa dan diputuskan dalam musyawarah desa seiring dengan penetapan APBDes,”

“Kami di Dinas PMD hanya sebatas mengeluarkan Juknis terkait sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut," ujarnya.

Adapun sumber dana yang bisa dipakai untuk studi komparatif ini, kata Ngurah Adi, mulai dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dari Pemkab Gianyar, Bagi Hasil Retribusi dan sumber lainnya yang sah. 

Namun yang terpenting, kata dia, kegiatan yang akan dilaksanakan dan dituangkan di dalam APBDes, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

"Program ini penting untuk menambah wawasan dari aparatur pemerintahan desa terkait program yang akan dijalankan oleh desa, sebagai contoh tahun 2023 ini program dari Kementerian Desa bahwa  prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan desa,"

"Maka untuk hal ini para perbekel mengadakan studi komparatif ke Institut Pertanian Bogor, sekaligus mengadakan MoU antara perbekel dengan pihak IPB Bogor terkait Program Ketahanan Pangan desa tersebut,"

Baca juga: STOP Kemacetan di Kawasan Canggu Badung, Bupati Giri Prasta Buka Suara

"Demikian pula dari KPK, pada bulan November ini, Kabupaten Gianyar akan dinilai terkait Desa Anti Korupsi, maka bulan Oktober yang lalu para sekdes melakukan studi komparatif tentang Desa Anti korupsi ke Desa Panggungharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Desa tersebut menjadi desa pertama mendapat penghargaan di tingkat nasional sebagai Desa Anti Korupsi dari KPK," ungkap Ngurah Adi.

Terkait lokus studi, kata Ngurah Adi, hal tersebut tergantung kualitas desa tujuan. 

"Sepanjang hal tersebut ada di salah satu desa di Bali untuk dijadikan lokus, tentunya dapat dilakukan di Bali,”

“Seperti contoh November ini, Pemerintah Desa Lodtunduh melaksanakan studi komparatif di Desa Punggul, Badung terkait Desa Digital,”

“Hal ini tentunya dapat dilakukan karena Desa Punggul sudah baik pelayanannya berkat  program desa digital," kata Ngurah Adi. (*)