Tak Semua ASN Pemprov Bali Gunakan Kendaraan Listrik, Disnaker Hanya Miliki 10

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penerapan penggunaan kendaraan listrik untuk ASN di Bali masih belum dapat dilakukan secara optimal.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bali, Ida Bagus Setiawan mengatakan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik masih bermasalah pada baterai. 

“Kemarin ada beberapa kendaraan yang sudah konversi termasuk yang kita pajang disini masalah utamanya baterai itu yang akan di cek sehingga kalau ditanya masyarakat kita sudah siapkan. Cuma tidak mungkin akan semua pegawai pasti bertahap karena kembali lagi transportasi ramah lingkungan kita perlu uji, artinya tidak hanya di workshop, bengkel tapi juga di lapangan,” kata, Setiawan pada, Rabu 3 Januari 2024. 

Penerapan penggunaan kendaraan listrik hingga kini masih sedang di diskusikan internal di masing-masing UPD.

Baca juga: Baru Ditinggal Sembahyang, Rumah Wayan Aspriadi di Kelurahan Kubu Kebakaran

Karena mobilitas pegawai berbeda yakni dari tempat tinggal ke Renon. Apakah nantinya dekat tempat tinggal ASN sudah tersedia SPKLU. 

“Kalau belum kan susah padahal kita sudah diminta adaptasi dengan jam kerja baru pastinya banyak yang berpikir nanti pulang ada angkutan tidak ini yang perlu di mitigasi bahwa sudah ada SE ya kita coba mitigasi melakukan mana yang bisa dulu dan kendala nya apa,” imbuhnya. 

Dan jangan sampai nantinya penggunaan kendaraan listrik akan menjadi kendala krusial dan mempengaruhi produktivitas ASN, paling tidak triwulan pertama pasti akan dilakukan review.

Sementara konversi kendaraan masih dilakukan hanya pada roda dua, sedangkan pada mobil terkendala pada biaya yang mahal. Kini Disnaker ESDM baru memiliki 10 kendaraan roda dua yang sudah di konvensi ke kendaraan listrik, satu diantaranya sudah digunakan. 

Baca juga: Tidak Ada Informasi PMI Asal Klungkung Jadi Korban Gempa di Jepang

“Kalau dalam pelaksanaan murah, tapi rantai pasok harus disediakan kalau bisa jangan investasi, apakah perkm jarak atau sistem sewa. Kita harus mitigasi dulu infrastruktur ada dimana saja sekarang kemudian penggunanya dimana saja. Bali, Jawa Barat, dan DKI Jakarta jadi provinsi percontohan untuk ekosistem transport ramah lingkungan. Kita mempersiapkan sdm dan infrastruktur sedang kita kaji,” bebernya. (*)