Pariwisata Bali Jangan Terpusat di Selatan, Dispar Buat Pola Perjalanan Wisata yang Menyebar

"Sopir taksi itu harus terdaftar dengan pasti, selain armada taksinya juga harus terdeteksi posisinya di mana. Semua akan segera kami ajak berdiskusi karena pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti ini. Dan bagi perusahaan taksi sendiri, isu seperti itu juga sangat merugikan mereka," ujarnya.

Tjok mengatakan, Pemprov Bali berupaya menunjukkan bahwa kegiatan kepariwisataan yang ada itu aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan, maka dari itu dibutuhkan sinergi semua pihak untuk bersama-sama menjaga Bali.

Menurutnya, semua pihak harus bisa memberikan jaminan wisatawan agar bisa berwisata dengan aman dan nyaman karena setiap peristiwa yang terjadi di Bali informasinya akan cepat menyebar di dunia internasional.

"Kami minta teman-teman asosiasi pariwisata agar menginformasikan kepada wisatawan yang dilayani terkait apa yang boleh dilakukan di Bali, mana yang tidak. Hal yang sama itu juga diinformasikan oleh asosiasi penyewa kendaraan kepada wisatawan yang menyewa,” kata dia.

“Kemudian untuk taksi manajemennya juga harus mengingatkan sopirnya apa yang harus dilakukan dalam melayani wisatawan," sambung Kepala Dispar Bali asal Gianyar itu.

Nantinya, setelah melakukan pertemuan tersebut akan diputuskan langkah yang akan dilakukan seperti membuat buku saku atau surat panduan bagi para manajemen dan sopir taksi dalam melakukan pelayanan terhadap wisatawan.

Selain itu, Tjok Pemayun juga mengimbau kepada wisatawan yang tiba di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk menggunakan jasa taksi-taksi yang resmi dan sudah terdaftar di bandara.

"Sedangkan apabila sedang berada di tempat selain bandara, gunakan layanan taksi yang terpercaya dan resmi agar bisa terdeteksi siapa sopirnya, manajemennya siapa. Jangan menggunakan yang tidak jelas," kata dia. (sar/ant)

Khawatir Wisatawan Tak Balik Lagi

KEMACETAN di jalur pariwisata Bali bukan hanya terjadi saat libur Libur Tahun Baru 2024 lalu. Buktinya meskipun Shortcut Canggu-Tibubeneng sudah dibuka, namun penumpukan kendaraan masih saja terjadi.

Arus lalu lintas yang padat itu pun masih terlihat, bahkan sempat diabadikan oleh sejumlah pengendara.

Padahal Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung, sudah menerapkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di shortcut Canggu-Tibubeneng, Kuta Utara sejak dibukanya Shortcut itu, Rabu 10 Januari 2024 lalu.

Masih melekat di benak masyarakat kemacetan di jalur pariwisata ini juga sempat menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial.

Selain macet, persoalan sampah juga hingga kini belum menemukan penyelesaian. Kondisi ini telah menjadi kekhawatiran jauh sebelumnya.

Jika masalah macet dan sampah tidak segera ditangani, hal ini dikhawatirkan akan memberikan citra buruk bagi pariwisata Bali.