Berita Bali
Usai Verifikasi Data, Jumlah Penerima Rice Cooker Gratis di Bali Sebanyak 1.317 Rumah Tangga
rumah tangga penerima rice cooker juga harus memiliki daya kapasitas listrik 900 sampai 1.300 kWh.
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pembagian alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker gratis akan segera dilakukan pada seluruh wilayah di Indonesia.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mulai mengatakan pembagian rice cooker gratis akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan dapat selesai pada minggu ketiga bulan Januari 2024.
Adapun AML yang didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi, serta memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Berdasarkan data yang dibeberkan, rice cooker gratis ini disebarkan ke 12.961 desa di Indonesia.
Baca juga: Ini Kriteria Penerima Rice Cooker Gratis dari Pemerintah November 2023, Daya Listrik Diperhitungkan
Untuk rincian distribusi per pulau yakni sebanyak 61.040 rumah tangga di wilayah Sumatera, 192.890 rumah tangga di wilayah Jawa-Bali, 35.307 rumah tangga di wilayah Kalimantan, 36.648 rumah tangga di wilayah Sulawesi, 7.459 rumah tangga di wilayah Nusa Tenggara, 5.640 rumah tangga di wilayah Maluku, dan 3.637 rumah tangga di wilayah Papua.
Sementara menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, hasil verifikasi untuk wilayah Bali ada 1.317 rumah tangga yang memperoleh AML.
“Distribusinya menunggu dari Kementerian ESDM RI,” ucapnya singkat pada Senin 22 Januari 2024.
Sementara itu, rumah tangga penerima rice cooker ini juga harus memiliki daya kapasitas listrik 900 sampai 1.300 kWh.
Namun untuk lebih memastikan lagi siapa yang akan mendapatkan rice cooker ini Dinas ESDM akan menggelar rapat virtual dengan Kementerian dan PLN karena yang akan menjadi eksekutor adalah PLN.
Sementara Pemprov nanti akan coba membantu suplai data.
“Ini yang sedang kita proses sekarang untuk mengompilasi data dari BAPEDA, data dari Dinas Sosial kemudian data dari PLN sendiri. Jadi PLN sudah punya data dari pusat. Nah ini yang nanti akan kita sampaikan ke masing-masing daerah 9 kabupaten/kota agar disampaikan ke shuttle-shuttle terkecil adalah lurah maupun desa. Di mana warga di sana masuk gak dalam kriteria tersebut. Nah ini yang akan kita nanti sampaikan kembali melalui PLN,” imbuh Setiawan.
Kumpulan Artikel Bali
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.