Jokowi Banjir Kritikan dari Berbagai Pihak, Buntut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

TRIBUN-BALI.COM – Jokowi Banjir Kritikan dari Berbagai Pihak, Buntut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak kritikan usai memberikan pernyataan terkait keberpihakan kepala negara pada salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Jokowi menyebutkan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak satu di antara paslon dalam kontestasi Pilpres 2024.

Bahkan tambahnya, presiden juga boleh ikut berkampanye dalam pesta demokrasi.

Melansir dari Tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto saat bersama-sama berada di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja."

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi kepada awak media.

Jokowi berpandangan, baik menteri-menteri atau pun presiden itu memiliki hak demokrasi.

Pasalnya, meskipun mereka merupakan pejabat publik, mereka juga pejabat politik, sehingga boleh berpolitik.

Merespons pernyataan Jokowi, banyak yang melontarkan kritik.

Ada yang menyebut kemunduran demokrasi, situasi bahaya hingga mendesak orang nomor satu di Indonesia itu mencabut pernyataanya.

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Jokowi: Ini Berbahaya

Presiden Jokowi, Rabu (24/1/2024) menyatakan pejabat publik sekaligus pejabat politik mulai dari Presiden dan para Menteri boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai sorotan luas di masyarakat, mengingat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh presiden di tengah dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan aparatur negara pada penyelenggaraan pemilu 2024.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil memandang, pernyataan Presiden Jokowi yang membolehkan pejabat publik sekaligus politik mulai dari presiden hingga para Menteri merupakan hal yang berbahaya.