Jokowi Banjir Kritikan dari Berbagai Pihak, Buntut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Oleh karena itu, ia juga meminta Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan terkait tindak tanduk mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut selama Pemilu 2024.

"Menteri-menteri dalam kabinet juga tetap profesional dalam menjalankan tugas kenegaraan dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik elektoral," kata dia dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Dimas juga menilai pernyataan Jokowi tidak bisa dianggap sepele lantaran dirinya memiliki kontrol penuh atas segala instrumen negara dalam konteks pengarahan dukungan terhadap salah satu paslon.

"Kami menilai bahwa statement yang diucapkan oleh Jokowi menunjukkan bahwa Presiden memiliki standar moral yang rendah dan tidak memahami etika demokrasi."

"Penyelenggara negara seharusnya tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik elektoral menjelang Pemilu," ujarnya.

Dia mendesak agar Jokowi cukup menjalankan mandat konstitusi terkait Pemilu agar dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Selain mengontrol bawahannya untuk taat pada konstitusi, keteladanan untuk berbuat fair itu seharusnya dimunculkan oleh Presiden."

"Sayangnya, lewat berbagai pernyataan dan indikasi, Presiden nampak sangat berpihak pada salah satu paslon yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," ujar Dimas.

Dia juga menilai pernyataan Jokowi ini rawan untuk disalahgunakan oleh pejabat negara yang mendukung salah satu paslon sehingga dikhawatirkan akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Alih-alih menegur para menteri dan meminta agar fokus di akhir masa jabatan, pernyataan Jokowi juga hanya akan membuat kinerja pemerintahannya tidak berjalan efektif di akhir periode," tukas Dimas.

Baca juga: Surya Paloh Soal Kubu Paslon 01 dan 03 Bergabung di Pilpres Putaran Kedua : Tambah Seru

Demokrasi Mundur, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan Jokowi

Puluhan lembaga swadaya masyarakat tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden hingga menteri boleh memihak hingga kampanye selama pemilihan umum (pemilu).

Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). Jokowi menyampaikan pernyataan itu ke wartawan saat didampingi calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralannya lantara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD malam kemarin (23/01/2024) menyatakan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Langkah itu diambil Mahfud sebagai bentuk protes keras dan kritik moral terhadap penyalahgunaan kekuasaan pejabat dan aparat dalam masa pemilihan umum (pemilu).