Viral Wacana Pemakzulan Terhadap Jokowi, Lantas Apa Arti dari Pemakzulan Menurut UUD 1945?

a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR.

d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

e. Tahap V : Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

f. Tahap VI : Pengucapan Putusan. (Pasal 9)

Dalam persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap Pendapat DPR. Tanggapan dapat berupa:

a. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan Pendapat DPR;

b. Materi muatan Pendapat DPR; dan;

c. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh DPR kepada Mahkamah. (Pasal 12)

Baca juga: Hujan di Gianyar Sebabkan Sejumlah Tanah Longsor

Dalam persidangan Tahap II, mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk memberikan tanggapan balik.

Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 13).

Dalam persidangan Tahap III, DPR wajib membuktikan dalildalilnya dengan alat bukti, sebagai berikut:

a. Alat bukti surat;

b. Keterangan Saksi;