Pilkada 2024
Pilkada Tabanan Masih Sesuai Jadwal Di November Mendatang
Komisi II DPR RI akan membahas terkait dengan penetapan jadwal Pemilukada yang akan dilaksanakan November 2024 mendatang.
Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana | Editor: Fenty Lilian Ariani
TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Komisi II DPR RI akan membahas terkait dengan penetapan jadwal Pemilukada yang akan dilaksanakan November 2024 mendatang.
Ini setelah adanya permintaan dari Pemerintah untuk memajukan Pilkada September 2024.
Namun, Mahkamah Konstitusi memutus sesuai Nomor 12/PUU-XXII/ 2024 yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada harus digelar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Yakni dalam undang-undang adalah pada November 2024.
Terkait hal ini, Ketua KPU Tabanan I Nyoman Suwitra menegaskan, bahwa pihaknya belum mendapat informasi lanjutan terkait adanya issue pemajuan Pilkada.
Artinya sesuai arahan dari KPU Pusat dan Provinsi bahwa jadwal itu tetap pada November 2024.
“Sesuai arahan pimpinan bahwa tetap November 2024. Belum ada (informasi maju),” ucapnya Jumat 1 Maret 2024.
Suwitra mengaku, bahwa dalam tahapan Pilkada pihaknya sudah melakukan sosialisasi.
Yakni terkait dengan pemantau. Atau pernyataan diri dari pemantau Pilkada.
Baca juga: Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi BUMdes Dawan Kaler Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara
Yang pada tahapan awal pemantau bisa mendaftarkan diri.
“Pemantau ini biasanya ialah organisasi yang sifatnya independen. Kemarin sudah kami umumkan tanggal 27,” ungkapnya.
Suwitra mengaku, belum bisa banyak berbicara Pilkada. Karena saat ini pihaknya pada 1 dan 2 Maret fokus pada Pleno interen Kabupaten.
Atau singkatnya pra pleno, sebelum dilaksankan Pleno Kabupaten pada 3 dan 4 Maret 2024 mendatang.
“Sekarang kita fokus ke pleno interen dulu. Baru 3 dan 4 Maret Pleno kabupaten,” jelasnya.
Terkait dengan jumlah anggaran Pilkada masih belum diketahui. Namun, untuk pengamanan dan jumlah TPS di Tabanan.
Baca juga: Saat Pengerupukan, 708 Ogoh-Ogoh Akan Diarak di Tabanan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.