Business Matching di Bali, Kemenperin Targetkan Rp 1.200 Triliun Belanja Produk Dalam Negeri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kementerian Perindustrian mendorong pembelian produk industri dalam negeri untuk mendongrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Business Matching 2024 di The Meru Sanur, Bali selama 3 hari pada 4, 5 dan 7 Maret 2024. 

Business Matching digelar mempertemukan pelaku industri selaku produsen dengan pengguna produk dalam negeri khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa, dengan target identifikasi 1.200 Triliun Rupiah untuk bisa diserap perusahaan dalam negeri.

Business Matching 2024 merupakan kelanjutan dari agenda serupa yang sudah dilaksanakan sukses sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasanya.

"Oleh karena itu, di tahun ini kami kembali mengadakan business matching sebagai ajang matchmaking terbesar pada pengadaan barang jasa pemerintah,” kata Eko pada acara media briefing Business Matching “Belanja Produk Dalam Negeri”, pada Senin 4 Maret 2024.

"Kami mempertemukan pengguna anggaran pusat dan daerah, BUMN bertemu dengan para produsen dan oenyedia barang dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN menyediakan produk dalam e-katalog," imbuhnya. 

Sekjen Kemenperin mengemukakan, keberhasilan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah memberikan dampak yang luas terhadap penguatan struktur manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Baca juga: Jokowi Wajibkan Beli Produk Dalam Negeri, Kurangi Produk Impor Tingkatan Ekonomi

Pihaknya mendorong agar para produsen dalam negeri melakukan sertifikasi agar mendapatkan akses kepada para pemilik anggaran dan juga menjaga iklim investasi. 

"Ini mendorong pemilik anggaran lebih tahu, lebih kenal produk dalam negeri yang diproduksi anak bangsa sebagaimana tema Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas," bebernya.

Efek positif ini tercermin dari bertambahnya pabrik-pabrik baru dan terserapnya banyak tenaga kerja dalam negeri.

Salah satu peserta pameran di business matching ini adalah pemasok kabel dalam negeri bagi proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung dengan nilai proyeknya mencapai 100 Miliar Rupiah dan bisa membantu pengembangan perusahaan. 

Ada pula StartUp dalam negeri bersertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang saat ini sedang dalam proses pengembangan teknologi bersama Kementrian PUPR untuk mendukung transformasi digital di Kawasan IKN. 

"Ini menunjukkan bahwa produk dalam negeri kini sudah cukup berkualitas tinggi hingga memenuhi standar internasional dan penggunaan produknya akan membantu pengembangan industri,” ungkapnya.

Beragam pengadaan barang jasa pemerintah serta badan usaha yang menggunakan produk dalam negeri ini dapat berimbas langsung pada ketahanan ekonomi Indonesia. 

Berdasarkan hasil kajian peneliti ekonomi, bahwa setiap Rp 1 yang digunakan untuk membeli produk dalam negeri bisa kembali ke negara sebesar Rp 2,2 atau lebih dari dua kali lipat. 

Artinya, setiap instansi yang menggunakan produk dalam negeri akan membawa benefit ke negara sehingga turut mendorong kesejahteraan masyarakat.

Eko menegaskan, pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. 

“Hal ini sejalan dengan kebijakan yang tengah digencarkan oleh Kemenperin, yakni substitusi impor. Jadi, kami optimistis produk industri kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri, target identifikasi Rp 1.200 Triliun Rupiah anggaran dari pemilik angaran yang potensial, kita lihat berapa besar apakah seluruhnya menggunakan produk dalam negeri atau tidak," ujarnya.

Sekjen Kemenperin juga mengajak untuk mengunjungi booth pameran produk dalam negeri yang berlokasi di The Meru Sanur Bali. Diantara 156 booth produk dalam negeri yang dipamerkan, terdapat satu area khusus untuk memamerkan produk-produk bersertifikat TKDN yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Kemenperin menghadirkan showcase IKN dari tahap konstruksi bahan yang bisa disediakan, semen, keramik bisa disediakan produsen dalam negeri.

“Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap pembangunan Ibu Kota Negara. Setelah ini, tidak ada alasan lagi bahwa produk dalam negeri tidak sanggup memenuhi kebutuhan nasional,” kata Sekjen Kemenperin. 

"Beberapa hal yang kami pelajari sebelumnya para pemilik anggaran bukan mereka beli secara langsung, seperti jasa konstruksi ada pihak ketiga, jadi ini diharapkan momitoring yang betul-betul menggunakan produk dalam negeri, itulah pentingnya mempercepat proses masuk e katalog," jabarnya.

Pada Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, Kemenperin menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain untuk meningkatkan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, kegiatan business matching juga dapat memacu pelaku industri dalam negeri termasuk UMKM, IKM, dan Artisan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. 

“Pemerintah terus mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari IKM dan UMKM sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri. Hal ini guna mendukung Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri,” tandasnya.

Namun demikian, dalam upaya pengoptimalan penggunaan produk lokal ini, kuncinya adalah kedisiplinan dalam implementasi merealisasikan anggaran. 

“Kami berharap, dengan pelaksanaan business matching ini, akan bisa menyosialisasikan aturan penggunaan produk dalam negeri serta mempromosikan kemampuan hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Eko.

"Pengecekan dan kapasitas ini penting sekali, permasalahan klasik pembeli membutuhkan dalam waktu segera, jadi agar mulai dari perencanaan diketahui berapa besar barang tersedia, lama produksi agar bisa antisipasi menyesuaikan kebutuhan, hal ini terus diperbaiki," jabarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ir Suharti menambahkan, pihaknya menargetkan 90 persen menggunakan produk dalam negeri di sektor pendidikan. 

"Kami targetkan 90 persen menggunakan produk dalam negeri sektor pendidikan kerjasama dengan Pemda alokasi anggaran pusat ke Pemda bantuan operasional sekolah untuk menggunakan produk dalam negeri," bebernya.

(*)