HARGA BBM Bisa Naik! Dampak Perang Iran-Israel,Menteri ESDM Berharap Eskalasi di Timur Tengah Mereda

TRIBUN-BALI.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, memastikan belum ada kenaikan harga elpiji hingga BBM.

Meski begitu, Arifin mengakui eskalasi di Timur Tengah dapat berdampak ke harga BBM. Saat ini pemerintah terus memantau perkembangan yang ada.

Pemerintah berharap tidak ada lagi eskalasi di timur tengah, termasuk yang terkait konflik Iran-Israel.

"Kalau harga minyak naik 1 dolar AS itu bisa naik sekitar Rp 3,5 triliun - Rp 4 triliun untuk kompensasi dan subsidi," ujar Arifin seusai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (16/4).

Belum lagi, lanjut Arifin, dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ia mengimbau perlunya hemat energi dan pemerintah akan terus berupaya menganggarkan program subsidi energi.

"Sekarang (harga BBM) kita tahan, sementara stok aman," terang Arifin.

Arifin berharap harga minyak tidak sampai menyentuh 100 dolar AS per barel. Sebab, jika sudah menyentuh harga itu akan berdampak pada melonjaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Eskalasi juga akan berdampak pada terganggunya suplai dan meningkatnya biaya logistik pengiriman minyak dunia.

Arifin mengungkapkan, impor minyak mentah Indonesia dari Arab Saudi. Lalu, impor elpiji dari Uni Emirat Arab (UAE) dan Amerika Serikat.

Sedangkan, impor BBM Indonesia dari Malaysia, Singapura, dan India. Arifin menilai, jika suplai BBM Malaysia dan Singapura terdampak eskalasi, maka tak menutup kemungkinan akan berdampak juga pada suplai BBM ke Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah mencoba mencari alternatif pasokan. Namun, hal itu juga akan berdampak pada kenaikan biaya yang juga perlu diantisipasi.

Baca juga: BUPATI BARES! 53 Perbekel Klungkung, Camat, Hingga Pejabat Datangi Rumah Jabatan Giri Prasta

Baca juga: KONFLIK Sengketa Tanah 8 KK Melawan Banjar Adat, Pihak Bertikai Diminta Nunas Ica Pada Sesuhunan Ped

"Jangan sampai eskalasi berkelanjutan, makanya semua negara-negara berupaya supaya jangan terjadi eskalasi berkelanjutan," tutur Arifin.

Seperti diketahui, asumsi ekonomi makro dalam APBN 2024 terkait harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) dipatok sebesar 82 dolar AS per barel. Pemerintah dan DPR RI telah sepakat subsidi energi pada tahun 2024 sebesar Rp 189,1 triliun.

Alokasi subsidi tersebut meningkat 1,73 persen, bila dibandingkan dengan usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang sebesar Rp 185,9 triliun.

Secara rinci, alokasi subsidi elpiji 3 kg disepakati naik menjadi Rp 87,5 triliun atau untuk 8,03 juta metrik ton. Sedangkan alokasi subsidi jenis BBM tertentu disepakati Rp 25,8 triliun untuk 19,58 juta kiloliter BBM.

Lalu, anggaran subsidi listrik tahun 2024 adalah Rp 75,83 triliun yang terdiri dari anggaran subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp 73,24 triliun dan anggaran kurang bayar subsidi listrik tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,58 triliun.

Konflik Iran dengan Israel diperkirakan akan menyulut kenaikan minyak dunia. Imbasnya, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan bisa menjadi 100 dolar AS per barel. Perkiraan tersebut naik dari asumsi ekonomi makro dalam APBN 2024, yakni ICP dipatok 82 dolar AS per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, melonjaknya ICP tersebut tentunya akan berdampak pada anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji 3 kg yang akan kembali membengkak.

“Mengenai subsidi dan kompensasi energi seperti, BBM, solar dan elpiji 3 kg (diperkirakan naik), jika ICP naik sampai 100 dolar AS per barel dengan kurs yang Rp 15.900 per dolar AS,” tutur tutuka dalam agenda Ngobrol Seru Dampak Konflik Iran-Israel ke Ekonomi RI, Senin (15/4).

Adapun dengan asumsi harga ICP naik menjadi 100 dolar AS per barel dengan kurs yang Rp 15.900 per dolar AS, maka subsidi dan kompensasi BBM akan naik menjadi Rp 249,86 triliun, meningkat dari asumsi dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 160,91 triliun.

Kemudian, subsidi elpiji 3 kg juga akan naik menjadi Rp 106,28 triliun dari asumsi dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 83,27 triliun. Artinya, pemerintah perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji 3 kg sekitar Rp 111,96 triliun.

Lebih lanjut, Tutuka juga menganalisa, ada kemungkinan harga ICP naik menjadi 110 dolar AS per barel dengan perkiraan kurs Rp 15.900 per dolar AS, maka subsidi dan kompensasi BBM akan naik menjadi Rp 287,24 triliun, dari asumsi APBN 2024 Rp 160,91 triliun.

Sementara itu, subsidi elpiji 3 kg akan naik menjadi Rp 116,97 triliun dari asumsi APBN Rp 2024 sebesar Rp 83,27 triliun. Sehingga pemerintah perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji 3 kg sekitar Rp 160,03 triliun. (kontan)

Ancaman Inflasi Global Tinggi

IRAN meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik terhadap Israel, Sabtu (13/4) malam sebagai misi balasan atas serangan udara pada 1 April lalu. Serangan tersebut dinilai bakal menimbulkan dampak perekonomian global dan dikhawatirkan akan mengerek harga minyak global.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, ketika harga minyak dunia melonjak, maka ancaman inflasi global yang tinggi kembali membayangi perekonomian dunia. Negara-negara pengimpor minyak, seperti Indonesia dapat mengalami peningkatan tekanan inflasi impor.

"Dengan melemahnya ekonomi global dan normalisasi harga komoditas, berdampak negatif pada kinerja ekspor dan surplus neraca perdagangan Indonesia dapat dengan cepat berubah menjadi defisit. Hal ini memicu pelebaran defisit transaksi berjalan dan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah," kata Josua kepada Kontan, Senin (14/4).

Josua menerangkan, kenaikan harga minyak mentah dunia juga dapat memberikan tekanan fiskal bagi Indonesia karena kebijakan fiskal akan bertindak sebagai peredam guncangan melalui subsidi energi dan kompensasi.

Situasi ini dapat menyebabkan defisit fiskal yang melebar di tengah menurunnya penerimaan negara akibat normalisasi harga komoditas, sehingga meningkatkan pembiayaan anggaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan imbal hasil obligasi Indonesia.

Kemudian, munculnya kembali ancaman inflasi global dapat menghalangi bank-bank sentral utama untuk memangkas suku bunga kebijakan. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed kemungkinan akan mempertahankan kebijakan higher or longer secara terus-menerus jika inflasi berada di atas target 2 persen karena kenaikan harga energi.

"Tingginya suku bunga kebijakan global, ditambah dengan tekanan inflasi domestik dan defisit transaksi berjalan yang melebar akan mempersempit ruang gerak Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan BI-rate dalam waktu dekat," ujarnya.

Selain itu, naiknya tingkat inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ruang kebijakan fiskal yang menyempit akibat pelebaran defisit akan membatasi belanja pemerintah yang produktif.

Sementara, ruang kebijakan moneter yang menyempit juga dapat menekan kondisi likuiditas perekonomian, termasuk perbankan, sehingga suku bunga sulit turun. Hal ini dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha yang berujung pada melambatnya kegiatan investasi.

"Kenaikan harga minyak dunia juga akan melemahkan ekspor neto. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terancam melemah atau melambat," katanya. (kontan)