Prabowo Ingin Duduk Bareng Jokowi Hingga Megawati, Bakal Diajak Diskusi Menyusun Kabinet

“Itu didengarkan langsung oleh Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Dan itu yang kemudian dimaknai oleh Pak Prabowo proses mentoring, itu dimaknai Pak Prabowo sebagai proses mempersiapkan,” kata Dahnil.

Menurut Dahnil, ada banyak hal yang dibahas dalam setiap diskusi antara Prabowo dengan Jokowi.

Misalnya, mengenai proses politik yang ideal, gerakan politik, kampanye politik, dan lainnya.

Jokowi, kata Dahnil, banyak memberikan masukan ke Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo menganggap Jokowi sebagai mentornya.

“Pak Jokowi banyak mentoring Pak Prabowo. Itu Pak Prabawa anggap adalah proses disiapkan karena banyak sekali diskusi, bagaimana mendesain kampanye, bagaimana mendorong kampanye yang simpatik, bagaimana idealnya berkomunikasi dengan rakyat secara langsung. Itu banyak dimasukkan dan perhatian dari Pak Jokowi,” jelas Dahnil.

Selain itu, kata Dahnil, sebelum mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024, Prabowo lebih dulu meminta restu Jokowi.

Sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo menilai, restu Jokowi penting untuk dirinya mengambil keputusan politik.

Saat itu, Kepala Negara langsung mempersilakan Prabowo kembali berkontestasi.

Berangkat dari dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra itu mantap untuk maju ke panggung pemilihan.

“Ketika muncul keinginan, dorongan untuk menjadi calon presiden, Pak Prabowo langsung bertanya kepada Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, apakah kalau beliau maju di 2024 nanti apakah diperbolehkan atau diizinkan oleh Pak Presiden,” kata Dahnil.

“Tentu ketika ingin melangkah secara politik, beliau harus memohon izin dari atasan beliau. Itu tradisi Pak Prabowo,” pungkasnya. (kompas.com)

Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

SITUASI pemerintahan Prabowo dan Gibran diperkirakan bakal mirip dengan periode pemerintahan kedua Presiden Jokowi, yakni minim tekanan dari pihak oposisi jika mereka berhasil merangkul kekuatan yang tadinya berhadapan.

Akan tetapi, pakar Komunikasi Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai jika kekuatan oposisi di DPR melemah, maka tidak ada penyeimbang dan berakibat eksekutif bisa tak terkendali.