DPRD Buleleng Usul Anggaran Operasional Sidak Satpol PP Ditambah

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - DPRD Buleleng mengusulkan agar anggaran operasional sidak Satpol PP ditambah.

Ini agar Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat yang saat ini tengah dirancang oleh Komisi I DPRD Buleleng dapat diterapkan secara maksimal, bila sudah ditetapkan sebagai Perda.

Anggota Pansus DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya ditemui Senin 6 Mei 2024 mengatakan, dalam Ranperda yang saat ini tengah dibuat salah satunya mengatur tentang pemeliharaan burung/hewan secara komersial, salah satunya burung walet.

Ia menyebut pemeliharaan burung walet mampu memberikan penghasilan yang cukup banyak.

Baca juga: PDIP Pastikan Ketut Sudarsana Jabat Ketua DPRD Gianyar, 3 Periode Anggota Dewan Juga Pengurus Partai

Namun juga berdampak pada lingkungan, rumah warga di sekitar menjadi kotor serta menjadi sarang nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Selain itu, Ranperda tersebut juga akan mengatur tentang penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Menurut Arya, hanya toko modern yang saat ini tertib dalam menerapkan Pergub Bali tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Sementara pengusaha kecil masih banyak yang melanggar dan luput dari sidak.

"Jadi perlu dilakukan sidak secara kontinyu. Sidaknya yang ringan saja, bukan untuk memberikan sanksi namun untuk mengingatkan masyarakat bahwa Perda yang dibuat harus diterapkan secara maksimal untuk kepentingan bersama," terangnya.

Untuk itu bila Ranperda ini nanti telah disahkan menjadi Perda, Arya mendorong agar Pemkab Buleleng menambah anggaran sidak untuk Satpol PP.

Sehingga Perda yang dibuat dapat diterapkan secara maksimal, dan tidak terkesan sebagai macan ompong.

"Intinya setelah Perda ini selesai, Satpol PP harus diberikan anggaran lebih, karena banyak hal yang harus diselesaikan, dieksekusi dan disidak. Ketika Satpol PP tidak punya anggaran, tidak akan bisa berbuat untuk itu," katanya.

Disinggung terkait jumlah anggaran yang ideal diberikan untuk Satpol PP, Arya mengaku belum bisa merancang.

Dalam waktu dekat pihaknya akan meminta kepada Satpol PP untuk mengkaji dan memberikan RAB, berapa sekiranya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan sidak.

Terpisah Kasatpol PP Buleleng Gede Arya Suardana menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya hanya memiliki anggaran operasional untuk sidak sebesar Rp 400 juta lebih.