BPK RI Temukan Potensi Aset Pemprov Disalahgunakan Pihak Lain, Kaitan PKB? Simak Penjelasannya!

TRIBUN-BALI.COM, Bali – Melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkuak sebuah temuan.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, mencatatkan temuan selama pemeriksaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali tahun 2023.

Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanan, mengatakan meski Pemerintah Provinsi Bali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan paragraf penekanan suatu hal.

BPK RI menemukan, anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal berupa tanah berstatus hak pakai pada perseroan daerah (perseroda), Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp 650 miliar tidak terealisasi pada tahun 2023.

Baca juga: TRAGEDI Kecelakaan Saat Study Tour Kerap Terjadi, Pihak Sekolah Wajib Perhatikan 4 Hal Ini

Baca juga: BURONAN Pembunuh Vina & Eky Dibekuk Polisi, Pegi Ubah Nama Jadi Robi, Jadi Kuli Bangunan di Bandung

Hal itu dikarenakan, masih proses legalisasi SHP (Sertifikat Hak Pakai) dan HPL (hak pengelolaan) belum selesai.

Selain itu, BPK masih menemukan permasalahan, yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali, yakni perhitungan anggaran pendapatan tidak memiliki dasar yang tepat, yang berakibat anggaran pendapat tidak dapat direalisasi membiayai program Pemprov Bali.

“Sebesar Rp 755.974.859.000 tidak dapat direalisasi untuk dalam membiayai progran kegiatan Pemerintah Provinsi Bali," jelasnya pada, Rabu 22 Mei 2024.

Tidak hanya itu, penerimaan hibah dari Yayasan Dharma Usada Rsi Markandeya atau Rumah Sakit Dharma Yadnya Jalan Wr. Supratman, belum dapat tercatat.

Sehingga Pemprov Bali belum dapat menyajikan sebagai penerima hibah dalam laporan keuangan daerah Provinsi Bali 2023.

Pemanfaatan properti investasi berupa tanah, tidak sesuai ketentuan berakibat aset tanah berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain.

"Pemerintah Provinsi Bali tidak dapat melakukan penghitungan haknya, sesuai dengan perjanjian kerjasama dan hilangnya potensi pendapatan atas tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 untuk memberikan dorongan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk meningkatkan fungsi pembinaannya.

Kepada Pemerintah Provinsi Bali dan bagi DPRD, untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.

Disamping itu dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat lebih menekan tingkat pengangguran.

“Salah satu yang harus digarisbawahi, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian meskipun dengan paragraf penekanan suatu hal menjadi kurang sempurna, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Bali,” tutupnya. (*)