KETUA DPD REI Bali : Program Tapera Bagus Asal Tidak Menyusahkan Rakyat!

TRIBUN-BALI.COM - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi polemik di tengah - tengah masyarakat. Sebab ada wacana pemotongan gaji karyawan swasta setiap bulannya. 

Menanggapi hal ini, Ketua DPD REI, Anak Agung Ngurah Made Setiawan, menjelaskan belum mendapat juklak juknis lengkap dari DPP REI.

Namun secara pribadi, pemotongan gaji 3 persen untuk Tapera dirasa cukup membantu warga, khususnya yang belum punya rumah. 

"Tapi saya tegaskan, yang penting tidak memberatkan pekerja itu," ujarnya, 29 Mei 2024 di Denpasar. Jika dilihat dari kacamata pengembang perumahan, Tapera sejatinya membantu masyarakat untuk menabung.

Kemudian tabungan itu untuk arahnya ke perumahan. Apalagi, kata dia, backlog kebutuhan rumah secara nasional masih cukup tinggi yakni 13 juta. Sedangkan untuk Bali sekitar 15 ribuan. 

"Sejauh ini, REI sudah membantu dengan adanya rumah subsidi atau FLPP. Entah ini ke depan akan berubah nama atau bagaimana, kami tentu ikuti aturan pemerintah," jelasnya. 

Baginya, tentu keputusan atau wacana yang digulirkan pemerintah sudah dipikirkan dan dikaji dengan matang. Hanya saja, ia tetap berharap, apapun keputusan itu tetap lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Baca juga: GAJI Karyawan Akan Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera, FSPM Bali: Ini Memberatkan Pekerja!

Baca juga: STOK Gas Melon Terpantau Mulai Langka di Denpasar, 1 KTP Hanya Boleh Membeli 1 Tabung Saja!

Sebelumnya, Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang diterbitkan Presiden Jokowi dan telah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024.

PP tersebut tengah ramai dibahas oleh masyarakat karena simpanan peserta tapera akan berasal dari pekerja yang menerima gaji, seperti pegawai negeri, BUMN, dan swasta. Selain itu, pekerja mandiri.

Dalam PP tersebut, besaran simpanan dana Tapera yang ditarik setiap bulannya yakni 3 persen dari gaji atau upah pekerja. Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja, yakni sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Sementara untuk pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, peraturan ini merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya.

Dia menjelaskan, proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu."Itu hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir," ujar Heru dalam keterangan tertulis dikutip dari situs resmi BP Tapera, Selasa (28/5).

Menurut Heru, perubahan atas PP ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 ini mengatur ketentuan di antaranya kewenangan pengaturan Kepesertaan Tapera oleh Kementerian terkait.

Serta, pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari dana Tapera. Dana yang dihimpun dari peserta disebut akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.

“Dana yang dikembalikan kepada peserta Tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” kata Heru.

Menurut Heru, masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera, sepanjang telah menjadi peserta Tapera. Dalam pengelolaan dana Tapera dimaksud, ia mengatakan BP Tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pengelolaan juga disebut mendapat pengawasan langsung dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Ia kemudian menjelaskan BP Tapera dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Tujuannya adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta, serta memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta.

"BP Tapera mengemban amanah berupa penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong," tutur Heru.

Peserta yang yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.(Tribun Network/daz/wly)