PDIP & PKS Sodorkan Cawagub, PKB Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, Ada Nama Andika Perkasa?

TRIBUN-BALI.COM - Meski kalah di Pilpres 2024, daya tarik Anies Baswedan tetap tidak luntur. Kini, Anies menjadi rebutan dua partai besar yaitu PDIP dan PKS usai resmi diusung PKB untuk maju sebagai Cagub di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Adapun dua partai tersebut berebut agar kadernya dapat menjadi Cawagub pendamping Anies.
Meski disebut menjadi opsi kedua, PDIP tetap menyiapkan kadernya untuk menjadi Cawagub pendamping Anies.

Politisi PDIP, Mohamad Guntur Romli mengungkapkan, beberapa nama seperti Masinton Pasaribu dan eks pengacara Bharada Richard Eliezer, Ronny Talapessy menjadi kader yang direkomendasikan mendampingi Anies.

"Kalau pun opsi kedua diambil, maka kader PDI Perjuangan juga diminta untuk mendampingi. Ada nama-nama seperti Charles Honoris, Bang Prasetya Edi, Bang Masinton Pasaribu, dan Bang Ronny Talapessy," kata Guntur, Kamis (13/6) lalu.

Kendati demikian, Guntur Romli mengatakan, PDIP tetap ingin mengusung kader sendiri untuk berkontestasi di Pilgub Jakarta. Senada dengan pendamping Anies, Guntur mengatakan, partainya juga sudah menyiapkan beberapa kader sendiri untuk menjadi Cagub seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Setkab Pramono Anung.

"Semua sedang dipertimbangkan dan disurvei. Nantinya diputuskan oleh DPP," kata Guntur.
Tak mau kalah saing dengan PDIP, PKS pun turut menyodorkan beberapa nama kadernya untuk menjadi Cawagub pendamping Anies.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu berharap Anies bersedia menerima kadernya untuk menjadi pendamping di Pilkada Jakarta.

"Kami menyodorkan untuk Pak Anies walaupun siapa nanti yang akan dipilih tergantung beliau," katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta pada Selasa (18/6) dikutip dari Warta Kota.

Baca juga: PILKADA! De Gadjah Panaskan Mesin Gerindra Gianyar, Harus Rangkul Anak Muda dan Perempuan!

Baca juga: ANIES Jadi Pertimbangan PDIP di Pilkada Jakarta? Keluarkan 70 Surat Tugas, Siapkan Kader yang Maju

Syaikhu berujar bahwa sejak awal, PKS memang menginginkan Anies dipasangkan dengan kader internal mereka.

Kendati Syaikhu tak mengungkap nama-nama kader yang diajukan kepada Anies, tapi beberapa nama sudah terungkap di publik.

Seperti, Wakil Ketua DPP yang juga anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Ketua DPW PKS Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin hingga mantan Presiden PKS Sohibul Iman.

Syaikhu berharap, nama-nama yang disodorkan itu bisa menimbulkan rasa chemistry bagi kedua belah pihak. "(Untuk nama-namanya) yah siapanya nanti tergantung tadi, chemistry dengan siapa Pak Anies kami tawarkan saja," ujar Syaikhu.

Dorongan PKS agar kadernya menjadi pendamping Anies juga disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid (HNW).

Dia menginginkan, kader PKS bisa mendampingi Anies jika nantinya mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu diusung oleh berbagai partai politik. HNW mengatakan, partainya ingin agar kader menjadi pendamping Anies karena kemenangan yang diraih saat Pileg 2024 di Jakarta.

“Misalnya beliau dicalonkan juga oleh partai yang lain, sehingga beliau diatasnamakan lintas partai, maka tentu wajarnya PKS mengajukan Cawagub dari PKS," ucapnya.

"Karena kan PKS sebagai pemenang Pemilu (Pileg) di Jakarta dan wajar lah, dan PKS juga punya kader-kader yang banyak kok untuk Cawagub, untuk gubernur saja PKS punya calon,” imbuhnya.

HNW juga mengatakan bahwa partainya tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP dalam Pilkada serentak 2024.

Sebab, dia menyebut, jika PKS dan PDIP pernah membentuk koalisi bersama untuk mengusung calon kepala daerah di beberapa wilayah. "Ya dengan siapapun memang, dan dengan PDIP pun kita sudah berapa kali koalisi dalam Pilgub dan juga dalam Pilkada," kata HNW.

Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, bahwa Pilkada adalah relaksasi terhadap beragam pengelompokan partai politik pada waktu Pilpres.

Sehingga, dia meyakini bahwa dalam Pilkada bakal mencair dan bisa membangun koalisi-koalisi yang baru. "Dan kalau pun nanti PDIP mendukung apa yang juga dipikirkan oleh PKS, tentu itu juga baik saja," ucapnya.

Hidayat mencontohkan bahwa PKS dan PDIP pernah membangun koalisi di Pilgub Sulawesi Selatan. Bahkan, PDIP mendukung juga calon dari PKS.

"Beliau yang sudah 2 kali menjadi bupati di Bantaeng dan kemudian disusun oleh PKS dan PDIP mendukung. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dan kita menang waktu di Sulawesi Selatan," ujarnya.

"Di Banjarmasin juga pernah wali kota Banjarmasin itu adalah koalisi PKS dengan PDIP. Bahkan PDIP waktu itu sudah pemenang tapi mempersilakan PKS menjadi calon wali kotanya dan kita menang. Jadi terbiasa saja, karena hakikatnya PDIP dan PKS itu sama kok," sambung dia.

Hidayat juga menegaskan, bahwa PKS dan PDIP merupakan partai yang resmi dan telah diatur dalam konstitusional di Indonesia. "Sama-sama serta Pemilu, sama-sama pernah memenangkan Pilpres dan juga pernah tidak menang Pilpres, Jadi kita sama saja," jelasnya.

Hidayat mengungkapkan bahwa PKS dan PKB juga pernah dipersepsikan berbeda pandangan. Namun, hal itu terbantahkan ketika PKS mengusung Anies Baswedan dan mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024.

"Dulu orang mengatakan antara PKB dan PKS itu ibarat minyak dan air, ternyata kan kita bisa asik masuk gitu ya. PKB dapat tambahan 2 kursi di Jakarta untuk di DPR RI, PKS dapat kursi tambahan juga di Jawa Timur, jadi asik aja kok ternyata," pungkasnya. (tribun network)

"Lebih Penting Ngomongin Kampung Bayam"

MANTAN Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dirinya enggan membahas soal pendampingnya di Pilkada Jakarta 2024. Sebab menurutnya, proses partai politik mengusung dirinya di Pilkada Jakarta, sedang berjalan.

"Saat ini lebih penting saya ngomongin soal Kampung Bayam dibandingkan soal wakil. Karena proses politik penyusunan partai-partai pengusung masih berjalan," kata Anies di Jakarta Selatan, Senin (17/6).

Bahkan kata Anies saat ini komunikasi partai politik mengusung dirinya di Pilkada Jakarta 2024 sudah terjadi. "Kalau komunikasi sudah terjadi di antara partai-partai, sudah," kata Anies.

Adapun terkait wacana pertemuannya dengan PDIP, Anies mengatakan, menunggu proses yang mengalir. "PKB kemarin ada deklarasi, terus sesudahnya saya bersilaturahmi. Kita tunggu saja, prosesnya mengalir saja," tegasnya. (tribun network)

PKB Tidak Cukup Sendirian

DPW PKB Jakarta mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Anies menerima pinangan PKB Jakarta itu saat menyambangi kantor DPW PKB Jakarta, Kamis (13/6) lalu.

"Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Amanah ini adalah amanah besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat dan perjalanan harus dilalui bersama," kata dia.
"PKB DKI yang mendobrak, yang menerobos, yang memulai. Mudah-mudahan akan ada yang gabung bersama di dalam perubahan ini," kata Anies.

Namun demikian, suara PKB di Jakarta tidak cukup untuk mengusung Anies maju di Pilkada. PKB harus membangun koalisi dengan Parpol lain.

KPU DKI Jakarta menegaskan bahwa Parpol atau gabungan Parpol harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan syarat tersebut sesuai dengan aturan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang akan digelar November mendatang masih mengacu kepada aturan di dalam UU tersebut.

Di Jakarta jumlah kursi DPRD-nya sebanyak 106. Dengan begitu partai yang hendak mendaftarkan kandidat perlu memiliki sekurang-kurangnya 22 kursi di DPRD Jakarta atau 20 persen dari 106 kursi di DPRD Jakarta. Selain jumlah kursi, setiap partai maupun gabungan partai bisa mencalonkan kandidatnya, jika memperoleh 25 persen suara sah pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024.

Di Pemilu 2024 lalu, PKB hanya memperoleh 470.682 suara (10 kursi) di DPRD Jakarta. Sehingga PKB harus berkoalisi dengan partai lain sehingga kursinya mencapai minimal 22 untuk bisa mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta. (tribun network)

Kursi DPRD Jakarta di Pemilu 2024:
1. PKB: 470.682 suara (10 kursi)
2. Gerindra: 728.297 suara (14 kursi)
3. PDIP: 850.174 suara (15 kursi)
4. Golkar: 517.819 suara (10 kursi)
5. NasDem: 545.235 suara (11 kursi)
6. PKS: 1.012.028 suara (18 kursi)
7. PAN: 455.906 suara (10 kursi)
8. Demokrat: 444.314 suara (8 kursi)
9. PSI: 465.936 suara (8 kursi)
10. Perindo: 160.203 suara (1 kursi)
11. PPP: 153.240 suara (1 kursi)