6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemkab Buleleng Dimutasi, Simak Alasannya!

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Enam orang pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Buleleng, terkena roda mutasi.

Mereka pun dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana di Lobi Kantor Bupati Buleleng pada Jumat (21/6).

Mutasi itu diantaranya menyasar pada I Made Sumiarta, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Buleleng.  Ia kini digeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Buleleng.

Selanjutnya menyasar pada dr Sucipto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Buleleng. Ia kini digeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Buleleng.

Kemudian mutasi juga menyasar kepada Sekretaris DPRD Buleleng I Gede Shandiyasa. Ia kini mendapat jabatan baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Buleleng.

Mutasi selanjutnya menyasar kepada Gede Melandrat. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buleleng ini digeser menjadi Kepala Dinas Pertanian Buleleng.

Kemudian Gede Sugiartha yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPKPD Buleleng kini dimutasi menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Buleleng. Dan terakhir mutasi juga menyasar kepada Made Supartawan.

Mantan Kepala Balitbang Buleleng itu kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Buleleng.

Baca juga: TOLAK Pembangunan di Lahan Negara Tak Dapat Solusi, Desa Adat Pererenan Lakukan Somasi!

Baca juga: Polres Klungkung Siap Sesi II Sikat Mobil Bodong di Nusa Penida, Timbulkan Persaingan Tak Sehat

Ditemui usai pelantikan, Lihadnyana mengatakan, mutasi ini dilakukan dengan melihat tolak ukur kinerja para pejabat tersebut.

Lihadnyana mencontohkan seperti di Dinas Pertanian, kata dia harus dipimpin oleh orang yang mampu berinovasi serta paham terhadap pengelolaan aset dan bisa mencari sumber-sumber pendapatan, untuk meningkatkan PAD.

"Tolak ukurnya kinerja. Misal di pertanian, apakah selama ini program pertanian telah mendukung kebutuhan pokok masyarakat. Bisa tidak meningkatkan produksinya. Misal dari 6,5 ton menjadi 7 ton. Untuk bisa 7 ton kan harus berinovasi. Jadi harus dicarikan orang-orang yang paham," katanya.

Sementara di Dinas Kesehatan, kata dia harus dijabat oleh orang yang mampu menangani stunting, indeks kesehatan manusia, mampu mengelola anggaran, mampu membangun komuniksai dengan puskesmas dan para bidan, serta mampu berinovasi.

"Stunting memang saat ini sudah turun angkanya. Tapi yang menangani stunting itu kan bukan hanya Dinas Kesehatan, ada 12 OPD yang menangani. Jadi ini murni kinerja, terus terang saja. Staf ahli nanti kan bisa memberikan pertimbangan kebijakan kepada pimpinan dan Sekda," terangnya.

Dengan adanya mutasi ini, praktis saat ini ada tujuh jabatan pimpinan pratama yang kosong. Diantaranya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris DPRD Buleleng, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Jabatan yang kosong itu sebut Lihadnyana akan diisi oleh Plt untuk sementara waktu. Pihaknya akan bersurat ke KASN untuk memohon izin agar dapat mengisi jabatan yang kosong itu dengan pejabat definitif. Dimana pengisiannya akan dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen talenta.

"Nanti masing-masing ASN dapat mengupload kinerja dan kompetensinya. Dalam sistem akan keluar nilainya dan dia masuk dalam kategori kuadran mana. Kalau masuk kategori kuadran 9 itu pantas untuk dilantik. Kalau kuadran 7 tidak bisa diangkat. Jadi yang terjaring benar-benar yang masuk dalam kuadran 9," tandasnya. (rtu)