Pemkot Klaim Punya Jurus Jitu Atasi Macet, Syaratnya Pengelolaan Dermaga Sanur Harus Diserahkan!

TRIBUN-BALI.COM - Pengelolaan Dermaga Sanur tak kunjung diserahkan ke Pemkot Denpasar hingga saat ini. Pemkot Denpasar berharap agar Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaan dermaga ini.

Jika belum diserahkan, Pemkot tak bisa melakukan penataan di Dermaga Sanur termasuk mengatasi kemacetan parah yang masih terjadi. Informasinya, Menteri Perhubungan harus berkonsultasi ke Presiden terkait penyerahan pengelolaan ini.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, dalam hal mengatasi kemacetan, Pemkot Denpasar sudah memiliki formula jitu. Namun  tak akan bisa diterapkan  andai pengelolaannya belum di tangan Pemkot.

“(Penyerahan pengelolaan Derma Sanur ke Pemkot) Tujuannya bukan ada potensi ekonomi, tapi bagaimana kami bisa mengurai permasalahan yang terjadi akibat keberadaan Pelabuhan Sanur itu,” katanya, Selasa (2/7).

Ia mengatakan, selama ini belum bisa melakukan intervensi 100 persen karena belum ada serah terima pengelolaan. Nantinya jika sudah diserahkan, Pemkot akan melakukan pembagian penyeberangan ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan.

Misalkan, dalam sehari ada 100 penyeberangan, maka pihaknya akan membagi kedua dermaga lainnya di Denpasar. “Misal 100 per hari penyeberangannya, mungkin 50 dari Sanur, kemudian 30 dari Mertasari dan 20 lewat Pelabuhan Serangan,” katanya.

Kapan target bisa diserahkan? Arya Wibawa mengaku masih terus berproses lewat Dinas Perhubungan. “Astungkara diserahkan. Selama pengelolaan belum diserahkan, hal itu belum bisa kita lakukan,” jelasnya.

Baca juga: Sanur Kauh Dapat Rp 6 Miliar Dana Bagi Hasil, Pemkot Denpasar Bagi-bagi BHP dan BHR untuk 27 Desa!

Baca juga: HARTA Belum Semua Dilaporkan ke KPK, Calon Anggota DPRD Badung Terpilih Dilantik 5 Agustus!

Rencana Bisnis

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta pada Rabu, 20 Juni 2024 lalu.

Audiensi ini dalam rangka membahas rencana bisnis jangka panjang Pelabuhan Sanur Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas upaya mengatasi kemacetan di Kota Denpasar yang salah satunya di sekitar area Pelabuhan Sanur.

Jaya Negara melaksanakan audiensi bersama Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewaka Dharma, Nyoman Putrawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan serta Perbekel Desa Sanur Kaja, I Made Sudana serta konsultan perencana Dishub Kota Denpasar, Prof Putu Alit Suthanaya.

Jaya Negara menyampaikan rencana bisnis bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Kota Denpasar. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional Pelabuhan Sanur sebagai gerbang utama bagi pariwisata di Bali, khususnya Kota Denpasar.

Kata dia, rencana tersebut pada prinsipnya mencakup pembagian lokasi pelabuhan untuk penyeberangan, pengembangan fasilitas penumpang, modernisasi terminal kargo, serta peningkatan aksesibilitas dan keamanan.

"Saya sangat optimis bahwa dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan, kami dapat mewujudkan visi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pengalaman wisatawan yang datang ke Bali melalui Pelabuhan Sanur," katanya. (sup)