Ini Kelanjutan Rencana Pembangunan LRT Bali, Menhub Budi: Serahkan Kembali ke Pemda

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kementerian Perhubungan menyerahkan kembali ke Pemerintah Daerah mengenai rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bali.

“Saya serahkan kembali ke Pemda, ini usulannya Pemda nanti kita ikuti,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi di Nusa Dua usai menghadiri pembukaan kegiatan tahunan FIATA-RAP Meeting, Kamis 11 Juli 2024.

Namun disinggung lebih lanjut seperti apa perkembangan terbaru sekarang pembangunan LRT di Bali, Menhub Budi menyampaikan masih dalam pembahasan.

“Masih dalam pembahasan,” ucap Menhub singkat.

Baca juga: Mundur Lagi, Ground Breaking LRT di Bali Paling Cepat Bulan Maret 2024

Sebelumnya di awal tahun 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Mr. Sangwoo Park, Selasa 9 Januari 2024 silam.

Pertemuan tersebut untuk membahas upaya penyelesaian Feasibility Study (FS) dan pembiayaan pembangunan transportasi massal Light Rail Transit (LRT) di Bali.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Korea Territorial Development Museum, Seoul, Korsel, Menhub menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen membangun transportasi massal perkotaan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di Bali.

“Kami akan fokus untuk memulai pembangunan LRT Bali Tahap 1 yaitu dari Bandara Ngurah Rai hingga Central Park,” ujar Menhub Budi dalam keterangannya pada Rabu 10 Januari 2024.

Menhub Budi menjelaskan, pemerintah mengundang Korsel untuk bekerja sama membangun proyek transportasi massal berbasis rel pertama yang ada di Bali tersebut.

Adapun Feasibility Study (FS) dilakukan oleh Korea National Railways (KNR) dengan pembiayaan grant dari Korea Exim Bank.

“FS-nya sudah dimulai pada Januari 2023 lalu, dan kami targetkan studinya sudah selesai pada April 2024,” kata Menhub Budi.

Menhub Budi berharap, KNR yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik sebagai perusahaan kereta api di Korsel, dapat mendukung upaya penyelesaian FS sesuai tenggat waktu.

“Pengerjaan FS ini bukanlah suatu yang mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan mulai dari teknis, finansial, dan institusional. Tapi kami yakin FS ini dapat kita selesaikan dengan baik,” ucap Menhub Budi.

Terkait dengan pembiayaannya, Menhub mengungkapkan, pemerintah masih terus membahas berbagai skema antara lain memanfaatkan Official Development Assistance (ODA) Loan maupun Public Private Partnership (PPP).

“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Korsel kepada pihak Eximbank, KNR, dan pihak terkait lainnya, sehingga Bali dapat menikmati transportasi massal yang lebih baik,” tutur Menhub Budi.(*)

Kumpulan Artikel Bali