Panwascam Blahbatuh Gianyar Kawal Hak Pilih Keluarga TNI dan Polri, Jaga Netralitas di Pilkada 2024!

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Netralitas TNI dan Polri dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan harga mati.

Namun di sisi lain, istri dan keluarga prajurit TNI dan Polri memiliki hak pilih dalam setiap perhelatan pemilu.

Seperti pada Pilkada 2024 ini. Karen itu, dalam proses coklit yang dilakukan oleh KPU melalui petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), dipastikan keluarga prajurit TNI dan Polri yang mempunyai dan memenuhi syarat sebagai pemilih sudah masuk dalam daftar pemilih.

Pengawasan kawal hak pilih terhadap keluarga prajurit TNI dan Polri ini, dilakukan secara langsung oleh jajaran Bawaslu Gianyar melalui jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Blahbatuh.

"Seminggu ini Panwascam bersama Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan patroli kawal hak pilih ke perumahan TNI dan Polri yang ada di Kecamatan Blahbatuh," kata Komisioner Panwascam Blahbatuh, I Gusti Putu Raka Asmara, Jumat 12 Juli 2024.

Baca juga: Busana Dari Kain Cepuk Nusa Penida, Klungkung Juara II Nasional Lomba Fashion Show Wastra Nusantara

Baca juga: CLOSED! Sebagian Besar Warga Setujui Regrouping SDN Belimbingsari, Penutupan Segera Dilakukan!

Selain perumahan TNI dan Polri, Panwascam Blahbatuh juga melakukan kawal hak pilih masyarakat di lingkungan keluarga TNI dengan berkunjung langsung ke Asrama TNI Kompi Mekanis 741, di Bypass Prof Ida Bagus Mantra, Desa Medahan.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, kata Gusti Asmara, kelurga prajurit TNI yang tinggal di asrama ini telah masuk dalam penyusunan daftar pemilih pada TPS 10 Desa Medahan.

"Kendati jumlah pemilih yang tinggal di asrama TNI tersebut sebagaimana data DP4 KPU jumlahnya tidak banyak, namun mereka mempunyai hak pilih yang harus dilindungi," katanya.

Komisioner yang juga mantan guru SMA ini mengatakan, bahwa selain keluarga prajurit TNI aktif, patroli kawal hak pilih masyarakat juga dilakukan terhadap purnawiran TNI dan Polri.

"Anggota TNI maupun Polri yang sudah purna tugas atau pensiun dan kembali ke masyarakat mempunyai hak pilih yang harus dilindungi.

Sepanjang bisa menunjukan SK Pensiun sebagai prajurit TNI/Polri, maka mereka harus dimasukan dalam daftar pemilih, yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada mendatang," katanya.

Selain keluarga TNI dan Polri, pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam Pilkada mendatang juga dilakukan terhadap masyarakat umum.

Baik kalangan disabilitas, lansia, maupun pemilih pemula, untuk dipastikan masuk dalam daftar pemilih dalam Pilkada 2024. (*)