Waspadai Netralitas ASN,TNI dan Polri, Bawaslu: Ada 13 Indikator Kerawanan Pemilu di Bali

TRIBUN-BALI.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak 2024. Ada beberapa potensi kerawanan yang perlu diantisipasi dalam Pilkada kali ini. Netralitas ASN,TNI dan Polri masuk di antaranya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani mengatakan, pemetaan berdasarkan pelaksanaan pemilu dari tahun 2017 hingga 2024. Dari 61 indikator kerawanan, 13 indikator berpotensi terjadi di Bali.

"Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan terhadap data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, terdapat 13 indikator kerawanan yang memiliki potensi terjadi pada di Provinsi Bali," katanya, Rabu (24/7).

Baca juga: BALI Jadi Tempat Kejahatan Internasional WNA, Kapolda Instruksi Pengawasan & Penindakan Digalakkan!

Baca juga: 28 Kali Layangan Jatuh di Jaringan Listrik, Otban: Ketinggian Layangan Salah Saat Helikopter Jatuh!

Dari 13 indikator tersebut, peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye memiliki skor tertinggi yakni 100. Kemudian penduduk potensial tapi tidak memiliki e-KTP dengan skor 31,74 dan adanya perusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu menempati posisi ketiga dengan skor 25.

Sementara untuk laporan politik uang yang dilakukan peserta atau tim sukses (timses) menempati urutan ketujuh dengan skor 8,33. Ia melakukan antisipasi terkait adanya intimidasi terhadap calon. Pernah ada kejadian tindakan menolak calon tertentu dari pemerintah lokal dan tokoh masyarakat.

Selain melakukan pemetaan kerawanan pemilihan berdasarkan data IKP Tahun 2024, pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 juga dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 serta kejadian pada saat proses pelaksanaan `tahapan Pemilihan Tahun 2024 berlangsung.

Dari pemetaan tersebut, ditemukan adanya kejadian terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). "Adanya rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/Polri yang terjadi di Bangli dan Buleleng," katanya dalam acara Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Nusa Dua Bali.

Ariyani menjelaskan, netralitas ASN menjadi rawan karena pada Pemilihan Tahun 2024, masih terdapat petahana yang kemungkinan akan maju kembali, hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.

"Untuk isu pelaporan dana kampanye tidak sesuai ketentuan menjadi isu yang dianggap rawan terjadi pada pemilihan tahun 2024. Karena hal ini pernah terjadi pada pemilu tahun 2019 di Buleleng. Pada Pemilu tersebut terdapat tiga partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye," katanya.

Ia jelaskan, dari 13 potensi kerawanan pemilu, ada 10 yang dianggap paling rawan terjadi di Bali dalam Pilkada 2024. Isu ini mencakup netralitas ASN, pelaporan dana kampanye tidak sesuai ketentuan, hak untuk memilih, intimidasi kepada calon, keamanan penyelenggaraan pemilu.

Kemudian keberatan dari calon terhadap hasil penyelenggaraan pemilihan, politik uang, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Pengadaan dan pendistribusian logistik tidak sesuai ketentuan.

Lalu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan. "Khusus untuk netralitas ASN kami akan kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya BKPSDM," katanya. (sup)

Tak Masuk Data Coklit

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh KPU.

Meskipun KPU Bali mengungkapkan pencoklitan sudah 100 persen. Namun Bawaslu masih menemukan ada peserta pemilu yang belum tercoklit.

Ketut Ariyani mengatakan, pihaknya sudah kroscek ke beberapa wilayah dan masih menemukan warga yang belum dicoklit. "Kami lakukan uji petik di beberapa daerah di sembilan kabupaten kota dengan mendatangi rumah pemilih, ternyata masih ada warga yang belum tercoklit. Salah satunya di Kabupaten Buleleng," katanya. (sup)