PUPR Badung Lanjutkan Penataan di Lahan Yang Sebelumnya Menjadi Sengketa di Desa Adat Pererenan

Pihaknya pun mengaku akan memfasilitasi pertemuan itu.

"Pasti kita fasilitasi. Apalagi ini krama adat, karama biasa pun kita akan fasilitasi dari anggota dewan. Mudah-mudahan Bapak bupati cepat bisa ketemu," imbuhnya. 

Sebelumnya, Bendesa Adat Rai Ngurah Suara pun mengaku demo dan somasi yang dilakukan berdasarkan paruman adat. Masyarakat adat menurutnya menginginkan pemerintah menjalin komunikasi dengan pihak adat atas aktivitas yang dilakukan di wilayahnya, termasuk dugaan reklamasi.

Selain itu juga menyampaikan keinginan warga adat untuk turut serta mengelola tanah yang telah ditata oleh pemerintah Kabupaten Badung. Baik untuk lahan parkir maupun keinginan UMKM warga di sekitar pantai tersebut. (*)