Bahas Penanganan Sampah, DPRD Badung Gandeng Perusahaan Asal Korea

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - DPRD Badung turut mencarikan solusi dalam penanganan sampah di Gumi Keris. Untuk mempercepat penanganan sampah ini palermen Badung bahkan berencana menggandeng salah satu perusahaan BUMN yang ada di Korea, yakni K-Eko

Perusahaan asal Korea ini, telah berkunjung ke Kantor DPRD Badung pada Kamis 8 Agustus 2024. Selain itu juga melakukan kunjungan lapangan pada Jumat 9 Agustus 2024.

Dalam kunjungan pada hari pertama mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Nampak hadir Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba, Kepala DLHK Badung I Wayan Puja dan pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Kepala DLHK Badung I Wayan Puja pada pertemuan itu juga sudah langsung membeberkan persoalan sampah yang ada di Badung. Berbagai sumber sampah dan jumlah sampah yang sudah bisa diolah dan tidak bisa diolah turut diungkap dalam pertemuan itu.

Pihak Korea sendiri juga turut membeberkan cara jitu mereka dalam menangani persoalan sampah di negaranya, Korea.

Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata menjelaskan bahwa pertemuan dengan K-Eko atau perusahaan BUMN milik Pemerintah Korea ini merupakan bagian dari kunjungan balasan dari surat undangannya dari Korea.

"K-Eko ini adalah BUMNnya pemerintah yang ada di Korea yang khusus membuat regulasi tentang penanganan sampah," ungkap Parwata.

Baca juga: 1 Jenazah Korban Kebakaran Kapal Tanker di Karangasem, Teridentifikasi di RSUP Prof Ngoerah Bali

Baca juga: Indonesia Kalah Dari Singapura Urusan Marina, INSA Harap Dukungan Pemerintah Bangun Hub Wisata Yacht

Pihaknya tertarik menggandeng perusahaan Korea ini langaran dianggap sukses menangani sampah di negara itu. "Jadi kita melihat di Korea itu minus sampah kekurangan sampah," katanya.

Menurut penjelasan yang ia terima, beberapa perusahaan yang menangani sampah di Korea bahkan sampai kekurangan sampah karena regulasinya adalah bottom-up.

"Jadi dari penghasil sampah rumah tangga, industri umum dan lain sebagainya, destinasi destinasi itu clear semuanya. Karena itulah kita berkunjung pada Juni lalu kesana. Sekarang mereka melakukan kunjungan balasan ke Badung," terang Parwata.

Dengan kedatangan perusahaan Korea ini, politisi PDIP ini berharap visa membantu Badung dalam membuat regulasi.

"Tapi, mereka akan melihat kenyataan sampah di Badung dulu. Berapa ton sampah yang ada," ucapnya.

Berdasarkan penjelasan dari pihak DLHK Badung per hari ini sampah di Badung mencapai 547 ton dan diharapkan pemgolahan berbasis korea bisa menampung 875 ton.

"Jadi dengan demikian ini dicek dulu. Fakta yang terjadi di lapangan kita lihat dari guly hilirnya. Berapa sampah dan jenis sampahnya apa, nanti dibuatkan regulasi," kata Parwata.

Setelah ada regulasi baru akan dilakukan penanganan. "Tidak ujug ujug buat TPST pembakaran, nah nggak begitu," ujarnya