Masa Jabatan PJ Bupati Buleleng Diperpanjang, Lihadnyana Harapkan Wujudkan Kemandirian Fiskal
Masa jabatan Penjabat (PJ) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana kembali diperpanjang. Ia akan memimpin Buleleng hingga dilantiknya pejabat definitif.
Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Masa Jabatan PJ Bupati Buleleng Diperpanjang, Lihadnyana Harapkan Wujudkan Kemandirian Fiskal
TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Masa jabatan Penjabat (PJ) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana kembali diperpanjang.
Ia akan memimpin Buleleng hingga dilantiknya pejabat definitif.
Perpanjangan tugas Penjabat Bupati ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3321 tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024, tentang Perpanjangan Penjabat Bupati Buleleng Provinsi Bali.
Baca juga: PJ Bupati Buleleng, Secara Resmi Melatik Sebanyak 152 Pejabat Lingkup Pemkab Buleleng
Lihadnyana yang ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD mengatakan, perpanjangan ini merupakan penugasan.
Pihaknya pun menegaskan akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh.
"Selaku abdi negara, selaku ASN, manakala kita diberikan penugasan, laksanakanlah itu secara sungguh-sungguh dan ketulusan. Jangan main-main," ujarnya, Minggu (11/8/2024).
Baca juga: Turunkan Harga Beras, Pj Bupati Buleleng Salurkan 51 Ton Lebih Bantuan Pangan
Diketahui, Lihadnyana telah menjadi PJ Bupati Buleleng terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2022 hingga saat ini.
Dengan kembalinya Lihadnyana sebagai PJ Bupati, birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng itu berharap ke depan mampu mewujudkan kemandirian fiskal di Buleleng.
Sebab selama ini lebih besar dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD).
Padahal menurutnya, potensi yang dimiliki Buleleng sangat luar biasa.
Baca juga: Jadi Pj Bupati Buleleng, Lihadnyana Ingin Tingkatkan Potensi Pertanian
Karenanya ia berharap kepala daerah terpilih, bisa menyusun sebuah perencanaan yang komperhensif.
"Sehingga ke depan, fiskal kita antara PAD dengan dana transfer bisa sejajar, selanjutnya bisa lebih tinggi. Sehingga fiskal kita masuk pada kategori sedang atau tinggi," jelasnya.
Mengenai APBD perubahan 2024 serta APBD 2025 yang telah disusun bersama dengan DPRD, Lihadnyana mengatakan prioritas anggaran ditujukan kepada pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program prioritas dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
Selain itu, dirinya juga ingin semakin memantapkan tata kelola pemerintahan ke arah digitalisasi.
Bali Jadi Katalis Penting Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia, Ini Penekanan Kementerian PU |
![]() |
---|
Ketiduran Saat Video Call dengan Pacar, Handphone Pemuda di Denpasar Digasak Kawannya Sendiri |
![]() |
---|
Kronologi Kakak Beradik di Buleleng Terkena Ledakan, Saat Matikan Kompor Gas Tiba-Tiba Meledak |
![]() |
---|
Pensiunan Polisi Curi Kartu Kredit dan Aniaya Turis Australia di Badung, Gasak ATM hingga Rp125 Juta |
![]() |
---|
Arti Mimpi Kimono Hijau, Pertanda Pertumbuhan hingga Kemakmuran |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.