APS Buka Loker Ditengah Mogok Kerja Karyawan, Disperinaker Badung Buka Suara

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - PT Angkasa Pura Support mengeluarkan lowongan pekerjaan (loker) untuk posisi Aviobridge dan Aviation Security dengan penempatan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Hal itu pun menjadi polimik karena serikat kerja PT Angkasa Pura Support sedang melakukan aksi mogok kerja.

Informasi tersebut dipublish pada story akun official instagram Angkasa Pura Support pada Senin, 19 Agustus 2024 malam. Kondisi itu mendapatkan tanggapan dari Kepala Disperinaker Badung.

Mereka menyayangkan dan mengimbau agar pihak terkait menyelesaikan dulu permasalahan yang terjadi, bukan justru memancing reaksi yang dapat menimbulkan masalah lain. 

Baca juga: Direksi Larang Pegawai Bawa Mobil! RSUD Wangaya Kurang Lahan Parkir, Untuk Usia di Bawah 48 Tahun

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung, I Putu Eka Merthawan saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut.  Terkait kejadian itu pihaknya  sendiri berencana akan memanggil kembali pihak APS agar mengklarifikasi hal tersebut.

Diakui, pengumuman dua lowongan pekerjaan oleh PT Angkasa Pura Supports untuk posisi Aviation Security dan Aviobridge yang dirilis dalam bentuk flyer bertajuk 'We Are Hiring'. 

"Jujur saya prihatin atas dirilisnya informasi lowongan pekerjaan tersebut di tengah aksi mogok kerja yang sedang berlangsung oleh sejumlah pekerja PT Angkasa Pura Supports," ujarnya Selasa 20 Agustus 2024.

Baca juga: Kelompok Wanita Tani Kalpataru di Denpasar Luncurkan 4 Varian Jamu Kesehatan

Menurutnya, penerbitan lowongan tersebut tidak pas dan dapat berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan pekerja yang melaksanakan mogok kerja. Sebagai pembina ketenagakerjaan di Kabupaten Badung sebagaimana Permenaker Nomor 17 Tahun 2014, Disperinaker mengimbau PT Angkasa Pura Support untuk menahan diri dengan menunda sementara penerbitan lowongan tersebut.

"Mestinya kan menunda sambil menunggu momentum yang tepat dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Bandara ini kan obyek vital, adi mohon menahan diri. Sebaiknya tunda dahulu penerbitan lowongan itu sambil menunggu momentum yang tepat," tegasnya.

Disperinaker sebagai perpanjangan Bupati Badung tetap akan berada di tengah-tengah dengan memihak hukum yang berlaku. Saat ini, masalah mogok kerja tersebut dipandang masih merupakan masalah internal perusahaan. Ia mengimbau agar masalah itu dapat diselesaikan terlebih dahulu di internal, sesuai aturan berlaku.

Sementara terkait dengan loker yang diterbitkan, ia mengaku akan segera menyurati pihak perusahaan agar memberikan klarifikasi tertulis. Ia ingin mengetahui maksud dari pembukaan loker tersebut, karena hal itu sangat tidak elok dilakukan ditengah protes karyawan yang dilakukan. 

"Surat kami ini tidak akan menyentuh soal redaksi SK yang dipermasalahkan oleh para pekerja dan berujung pada aksi mogok kerja. Tetapi khusus berkenaan dengan dibukanya lowongan kerja baru, di tengah para pekerja yang sedang melakukan mogok kerja," imbuhnya. (*)