Pertamina Stop Jual Pertalite di SPBU Tertentu, Bali Masuk Gelombang 1

Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina New Renewable Energy (Pertamina NRE) mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan transisi energi bukan revolusi energi. 

Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan energi fosil tapi cepat atau lambat akan bergeser ke energi baru terbarukan (EBT) hanya berlangsung dengan smooth.

“Karena itu kita percaya ini adalah transisi. Bukan revolusi. Semua harus dilakukan secara bertahap dengan pemanfaatan potensi secara maksimal yang negara bangsa kita punya," ujar Fadli. (kontan)

Rencana Batasi BBM Bersubsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berencana melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024.

"Lagi dikaji [rencana pembatasan BBM], mungkin sosialisasi dulu ya. Ya, memang ada rencana begitu [pembatasan BBM mulai 1 Oktober]," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR Jakarta, Selasa (27/8) lalu.

Baca juga: TEGAS! Pertamina Langsung PHK, SPBU Viral di Denpasar, Usai Pungli ke Pembeli, Nasib Operator Kini

Bahlil mengungkapkan aturan pembatasan BBM bersubsidi tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM yang membutuhkan waktu untuk sosialisasi. 

"Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," ungkap Bahlil.

Bahlil pun menegaskan bahwa mobil-mobil mewah dilarang memakai BBM subsidi lantaran BBM subsidi hanya untuk orang-orang yang berhak untuk menerima. 

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita kaya, kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?," ujar Bahlil.

Kementerian ESDM juga melaporkan bahwa volume BBM bersubsidi pada Rancangan Anggaran dan Belanja Negara 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target APBN 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter. Penurunan ini, kata Bahlil, disebabkan rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

"Ya, kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran. Dengan pola subsidi tepat sasaran, itu kita harapkan kuotanya menurun. Supaya terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas ya," ungkap Bahlil.

Untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI telah sepakat Rp 1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.

Adapun, untuk volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Bahlil menambahkan, peningkatan ini didorong oleh permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Selain memberikan LPG, Kementerian ESDM juga berencana untuk membangun jaringan gas. (kontan)

Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di spbu pertamina Parigi, Tangerang Selatan, Banten, baru-baru ini. Pertamina bakal memperketat penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di sejumlah SPBU.