Pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk Tidak Jelas, Dewan Khawatir Harga Tanah Akan Naik 

Pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk Tak Jelas, Dewan Khawatir Harga Tanah Akan Naik 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Progres pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk masih belum jelas.

Padahal kelanjutan pembangunan tol tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kini, menunggu pemerintah pusat dalam penganggaran untuk pembelian lahan lokasi Ruas Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi seluas ± (lebih kurang) 1.113,33 (seribu seratus tiga belas koma tiga puluh tiga) hektar, melintasi 3 wilayah administrasi kabupaten (Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung), 13 kecamatan dan 58 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut;  Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Badung. 

Baca juga: Konsep Tol Laut Berbeda dengan Rancangan PUPR, Giri Prasta: Many-many Traffic Jam Everywhere

Tanggapi proyek Tol Mengwi-Gilimanuk, Anggota DPR RI Komisi IX, Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan tol ini proyek PSN dan sudah menjadi program tata ruang RTRW Bali, bahkan ia pernah menjadi ketua pansus saat masih menjadi anggota DPRD Bali. 

“Waktu zaman Pak Wayan Koster sudah aktif untuk pembebasan lahan. Pak Presiden sejatinya menginginkan pembangunan strategis cepat terlaksana."

"Sebab, jika terlalu lama dibiarkan akan menimbulkan masalah, seperti soal kenaikan harga tanah,” jelasnya pada, Selasa 17 September 2024. 

Baca juga: Megaproyek Tol Laut Ala Giri Prasta Beda Sama Tol Bali Mandara, Ada Trem Listrik & Siapkan Rp 900 M

Semestinya kata Kariasa, harus ada proses yang cepat dalam proses penganggaran, kemudian juga proses pembebasan.

Kalau semakin proyek itu terombang-ambing, itu semakin bermasalah pembebasan lahan, dan harga lahan menjadi naik. 

“Nah, sehingga harus ada kepastian dan cepat dilaksanakan. Sehingga pertama program yang dicanangkan berjalan dan kepastian pemilik lahan karena mereka juga perlu ada kepastian terhadap apakah lahan dipergunakan atau tidak,” imbuhnya. 

Ia juga menjelaskan lahan yang akan dipakai dalam pembangunan tol, banyak pertanian yang subur. 

Baca juga: Tol Giri Prasta Tak Seperti Bali Mandara, Dibangun di Tepi Pantai Membentang dari Bandara ke Cemagi

Bisa digunakan oleh pemilik lahan untuk bertani, sementara saat ini pemilik lahan dilematis. 

“Kalau asetnya akan mengatasi kehilangan aset dan sebagainya. Ini pihak pemerintah pusat juga daerah pasti sangat berkepentingan. Kendalanya ini apakah kebijakan ini, kami yakin melihat program strategis nasional harus jalan."

"Reward sudah pembebasan lahan. Ini akan menjadi kerugian, terutama daerah karena aset provinsi banyak juga dipakai pembebasan lahan,” sambungnya.

Baca juga: Masih Tersendat, Proses Pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk Batal di Bulan September 2024

Kariyasa juga sempat berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), laporan saat itu  akan tetap jalan dan terlaksana.