MANIS Galungan Pintu Kampanye Dibuka, KPU Segera Bahas Hari & Waktu, ASN Harus Netral

TRIBUN-BALI.COM -  Tahapan kampanye Pilkada Buleleng, diundur dari yang awalnya tanggal 25 September menjadi 26 September 2024 atau tepat saat Umanis Galungan. Kampanye mundur karena agenda awal bertepatan dengan Galungan.

Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana menjelaskan, pada tanggal 22 September 2024, KPU akan memasuki tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng untuk Pilkada Serentak 2024. Sehari setelahnya, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut.

"Tahapan kampanye dimulai 25 September hingga 23 November 2024. Karena tanggal 24 November atau tiga hari sebelum pemungutan suara tanggal 27 November, sudah memasuki masa tenang," jelasnya, Rabu (18/9).

Dudhi mengatakan sesuai kesepakatan pihaknya di provinsi, maka masa kampanye dimulai sehari setelah Galungan. "Itu sesuai kesepakatan kami di Provinsi Bali untuk menghormati hari raya Galungan," ucapnya.

Baca juga: RESMI Desa Adat Pererenan Gugat TUN ke Pemkab Badung, Giri Prasta: Kita Buktikan di Pengadilan!

Baca juga: Kebakaran di Peguyangan Denpasar, kWh Meter Keluarkan Letupan dan Api Saat Dinyalakan

Kemarin, ia menggelar rapat sosialisasi kampanye dan dana kampanye. Rapat sosialisasi melibatkan tim pemenangan pasangan calon, Pokja kampanye KPU Buleleng, termasuk seluruh stakeholder yang mendukung pelaksanaan kampanye, meliputi Satpol PP, TNI dan Polri.

"Seluruhnya kami libatkan dalam sosialisasi ini. Sehingga nantinya seluruh regulasi yang ada pada tahapan kampanye, bisa dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan kampanye," demikian jelasnya.  

"Karena tahapan kampanye ini adalah tahapan yang mungkin krusial pada pelaksanaan pilkada 2024 ini. Oleh sebab itu kami harap regulasi yang ada bisa menjadi pedoman bagi seluruh pihak. Agar nantinya tahapan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," sambung dia.

Dudhi menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan masing-masing pasangan calon, terutama membahas pembagian hari dan waktu pelaksanaan kampanye. "Apakah selang-seling atau ada kemungkinan berbarengan," kata dia.

"Nanti mekanismenya akan kita bahas pada rapat selanjutnya. Karena masa kampanye belum dimulai. Jadi pada pagi hari ini kami berikan sosialisasi dulu terhadap regulasi yang akan dilaksanakan pada saat tahapan kampanye," tambahnya.

Bagaimana soal green election atau kampanye hijau? Ia jawab, KPU Buleleng akan menetapkan hal yang sama dengan KPU Bali. Pada dasarnya green election adalah membatasi penggunaan alat peraga berbahan plastik.

"Dalam hal ini kami hanya bisa mengimbau kepada pasangan calon sehingga meminimalisir sampah plastik sisa pemilu ini. Kami juga akan menetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye. Ada regulasinya dan kami masih berkoordinasi dengan teman-teman badan adhoc baik PPK maupun PPS untuk menentukan zona pemasangan APK," tandas dia. 

Partisipasi Mengawasi

Sementara itu, Bawaslu Bangli menggelar sosialisasi pengawasan pemilih partisipatif agar masyarakat memahami pentingnya peran mereka untuk mengawal Pilkada 2024, bebas dari pelanggaran yang dalam mencoreng citra penyelenggaraan pemilihan.

"Supaya masyarakat aktif mengawasi wilayahnya masing-masing dari pelanggaran. Kami di Bawaslu telah melakukan sosialisasi. Kami kumpulkan kepala desa, ASN supaya tidak ada ASN yang berkampanye. Kami temukan satu dan telah direspons KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," ujar Komisioner Bawaslu Bangli, I Putu Pratama Pujawan.

Dalam mengawasi pelanggaran, Pujawan telah menyebarkan 50 pengawas dan identitas mereka pun tidak diungkap untuk menjamin kemudahan yang bersangkutan mengumpulkan informasi. "Pengawas telah disebar. Kalau ada dugaan pelanggaran, akan langsung ditindaklanjuti," ujarnya. (mer/weg)