Pemkab Klungkung Kesulitan Anggaran, Dispar Upayakan Nusa Penida Festival Tetap Terlaksana

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Helatan Nusa Penida Festival "terancam", setelah Pemkab Klungkung diprediksi mengalami krisis anggaran sampai akhir tahun 2024.

Padahal helatan tahunan itu, merupakan program untuk promosi pariwisata di Nusa Penida dan menarik antusiasme dari masyarakat sekitar.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah mengeluarkan Surat Edaran No: 900.1.3.5/1653/BPKPD/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: VIRAL Video Joget dan Tatonya di TikTok, Siswi SMK PGRI 6 Denpasar Bikin Pernyataan Siap Dikeluarkan

Berdasarkan surat itu, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran diminta mencermati seluruh program dan kegiatan, mengendalikan/menghentikan proses realisasi belanja daerah secara keseluruhan baik melalui pembayaran langsung (LS) maupun ganti uang (GU).

Bahkan dalam surat itu ditegaskan, kegiatan yang masih dalam proses pemilihan atau belum berkontrak agar proses pengadaannya dihentikan atau tidak dilanjutkan, kecuali yang sudah mendapat persetujuan ketua TAPD.

Baca juga: Dosen Laporkan Suaminya Tewas Kecelakaan, Belakangan Terungkap Ternyata Pembunuhan

Nusa Penida festival yang biasanya digelar setiap bulan Oktober setiap tahunnya, menjadi salah satu kegiatan yang terancam dirasionalisasi karena keterbatasan anggaran.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Ni Made Sulistiawati mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena menurut Sulistiawati, Festival Nusa Penida merupakan ajang promosi bagi kepariwisataan Nusa Penida secara khusus. 

Meskipun kegiatan ini rutin diselenggarakan, namun bagi dirinya Festival Nusa Penida tetap penting diadakan. Hanya saja ia memberikan sinyal, akan ada penyederhanaan beberapa kegiatan dalam festival. 

“Kami akan koordinasikan dulu dengan TAPD. Kami tetap berupaya agar Festival Nusa Penida bisa diadakan. Selain itu kami akan berusaha meminimalkan penggunaan dana APBD dengan solusi berusaha meningkatkan partisipasi dari pihak swasta,” terang Sulistiawati. (mit)