Tak Semua PLTU Bisa Terapkan Carbon Capture and Storage, Simak Alasannya!

TRIBUN-BALI.COM  - Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon alias carbon capture and storage (CCS) diterapkan untuk memangkas emisi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Teknologi bernama USC SCR (U-SCR) pada PLTU dinilai pas untuk menurunkan emisi.

Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, tak semua PLTU cocok menggunakan teknologi tersebut. Ini karena efektivitas pengurangan emisi maupun nilai keekonomian berujung ke ongkos produksi listrik.

Ia jelaskan teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR) bersama Ultra Super Critical (USC) yang menjadi U-SCR merupakan teknologi untuk menurunkan nitrogen oksida dan nitrogen dioksida, dengan mengonversikan molekulnya menjadi air dan nitrogen bebas.

Baca juga: Usul Buat Ambulans Laut atau RS Terapung, Suwirta: Ini untuk Layanan Retribusi Diving dan Snorkeling

Baca juga: PERAS Investor, Bendesa Berawa Divonis 4 Tahun Penjara, Kajati Bali: Pelajaran Bagi Aparatur Desa

Fabby menyebut dari 13 PLTU yang akan dipensiundinikan dari sisi umur, kinerja dan efiensi, penggunaan CCS tak akan efektif. Selain biaya investasi untuk implementasi CCS di PLTU cukup mahal. Sehingga untuk PLTU yang sudah lama berjalan banyak yang tak berhasil.

Ini karena angka carbon yang tercapture masih rendah. Alih-alih berhasil, Febby berpendapat penerapan teknologi ini justru hanya meningkatkan biaya listrik. "Jika PLTU tersebut sudah menggunakan teknologi SCR atau USCR seperti pada PLTU Suralaya 9 & 10, penggunaan CCS baru bagus. Jadi, tak semua PLTU layak menggunakan CCS," kata Fabby, belum lama ini.

PLTU Jawa 9 dan 10 menjadi PLTU yang mengadopsi teknologi USCR dan berpotensi menjadi pembangkit hibrida pertama yang menggunakan amonia dan hidrogen hijau dalam proses produksinya.

Faby berharap, penggunaan teknologi CCS sebaiknya diperhatikan nilai keekonomian juga investasi yang harus digelontorkan dan sumber investasi tersebut. Jangan sampai, CCS justru menjadi beban dalam biaya produksi listrik (BPP).

Peneliti Indef Abra Talattov mengatakan, BPP listrik PLTU termasuk paling murah. Untuk menjawab tantangan soal polusi, ia menyarankan agar PLTU menerapkan berbagai teknologi untuk menekan emisi, termasuk super critical coal plant maupun co-firing.

"Tentu yang menjadi pertimbangan biaya investasinya juga apakah masih cukup secara ekonomi mampu ditanggung oleh PLTU untuk menerapkan teknologi tersebut, karena jangan sampai dampaknya terhadap BPP naik drastis," pendapat dia.

Abra melanjutkan, jika bicara sumber listrik, tentu harus konsisten terhadap perencanaan yang sudah ada. Perencanaan yang sudah ada ini salah satunya melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Artinya dari kondisi eksisting pembangkit, termasuk PLTU, pemerintah harus bisa menjaga keandalannya, kapasitasnya, supaya bisa dimanfaatkan, diutilisasi seoptimal mungkin untuk bisa memberikan keandalan pasokan listrik. Dan paling penting adalah dengan mendukung penyediaan listrik terjangkau, affordable, karena tidak bisa dinafikan BPP listrik dari PLTU ini termasuk yang paling murah," papar Abra.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal perubahan arah kebijakan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ia menyebut, operasional pembangkit berbahan bakar batu bara itu tidak menjadi masalah.

Pemerintah akan mengembangkan fasilitas penyimpanan dan penangkapan karbon atau CCS untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.  "PLTU tidak apa-apa. Kami akan mengembangkan carbon capture storage," kata Airlangga, Rabu (25/9).

Pemerintah sedang melakukan uji coba pelaksanaan fasilitas tersebut.  CCS adalah teknologi penangkap emisi gas rumah kaca, untuk mencegah polusi udara terlepas ke atmosfer. Emisi yang tertangkap kemudian disimpan di bawah tanah secara permanen.

Potensi CCS di Indonesia mencapai 400 sampai 600 gigaton, artinya seluruh emisi di dalam negeri dapat disimpan dengan teknologi ini selama 322 sampai 482 tahun. Sehari sebelumnya, Airlangga juga sempat menyinggung soal rencana pensiun dini PLTU.