Ujung Tanduk Ekonomi Bali, LPS Beri Pelatihan ke BPR & BPRS di Bali, Salah Satunya Diajari Cessie

TRIBUN-BALI.COM - Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S) di seluruh Bali diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan khususnya di Pulau Bali.

Bahkan, secara khusus BPR/S harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, sekaligus menghadapi berbagai peluang khususnya terkait dengan penyelesaian aset bermasalah.

Karena bagaimanapun, keberlangsungan BPR/S sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II  Bambang S. Hidayat dalam sosialisasi dan edukasi bersama DPD Perbarindo Bali yang diadakan di Legian, Kabupaten Badung.

Kegiataan bertajuk Rural Bank Dialogue 2025 Advancing Local Resilience Through Banking Talent Excellence tersebut diikuti oleh sebanyak 128 Direksi BPR/BPRS.

Baca juga: DPRD Bali Setujui Tambahan Penyertaan Modal Rp 900 Miliar untuk PKB di Klungkung, Ini Alasannya!

Baca juga: TKD Dipangkas Rp244 Miliar, Pemkot Denpasar Maksimalkan Potensi Pajak, Jelas Terdampak!

Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ini, menghadirkan narasumber seperti Direktur Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Gaffari Ramadhan, Kepala Divisi Surveilans BPR LPS Rizki Oktora Vega, Spesialis Madya Riset LPS Handri Thiono, dan  General Manager J Trust Invesments Indonesia Teddy Indrayaja Tjiptadi yang secara khusus memberikan materi tentang hak pengalihan piutang (cessie).

Selain itu, juga dihadiri Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, dan Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit.
 
"Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hadir sebagai salah satu pilar penting stabilitas sistem perbankan nasional dengan fungsi utama menjamin simpanan nasabah, dan turut menjaga stabilitas perbankan. Karena itu, kegiatan ini memiliki lima tujuan utama yang ditujukan guna meningkatkan kualitas SDM di BPR/S," ujarnya di Bali, pada Selasa (28/10/2025).

Adapun lima tujuan tersebut adalah, untuk mendapatkan pemahaman mengenai tantangan ekonomi global dan domestik dan pengaruhnya kepada perbankan.

Kedua, menyampaikan hasil evaluasi terhadap Kinerja BPR/S di Provinsi Bali. Ketiga, memperkenalkan tugas dan peran Kantor Perwakilan LPS II serta update terkini program prnjaminan dan resolusi, meningkatkan pemahaman tentang peran dan kebijakan LPS terhadap BPR/S.

Kelima, meningkatan pemahaman BPR/S terkait Penyelesaian Aset Bermasalah Melalui Metode Pengalihan (Penjualan) Hak tagih Piutang Macet.

Kelima tujuan tersebut penting karena industri perbankan, termasuk BPR/S memiliki peran dalam mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali.

Bambang menyampaikan bagi BPR/S, pemahaman yang memadai mengenai fungsi, kewenangan, dan ketentuan penjaminan LPS menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan aspek Peningkatan Kepercayaan Masyarakat, Kepatuhan Regulasi, Manajemen Risiko dan Edukasi Nasabah.

"Dengan demikian, pemahaman yang tepat terkait LPS bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi salah satu kunci keberlanjutan dan reputasi positif BPR/S dalam jangka panjang,” jelasnya. 

Update Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kerja KPW LPS II
 
Secara Spasial, Provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia hingga Triwulan II-2025.

Ekonomi di wilayah kerja KPW LPS II berkontribusi sebanyak 25,36 persen dari PDB Indonesia, yaitu Jawa Timur (14,44 persen PDB), Bali & Nustra (2,83 persen PDB) dan Pulau Kalimantan (8,09 % PDB).

Pertumbuhan Ekonomi Pada Triwulan II-2025 untuk provinsi di wilayah kerja KPW LPS II tercatat cukup beragam, Bali sebagai salah satu wilayah kerja KPW LPS II mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 5,95 % pada Triwulan II-2025, didorong oleh percepatan pertumbuhan sektor yang terkait dengan pariwisata yaitu Akomodasi Makan Minum (13,93 % yoy), Transportasi (7,3 % yoy), dan Jasa Perusahaan (7,89 % ).
 
Solidnya kinerja ekonomi pada Triwulan II 2025 turut didukung peningkatan fungsi intermediasi
perbankan.