Masih Hitung Anggaran, Rencana Rumah Singgah untuk Masalah Sosial di Gianyar 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Bali telah mewacanakan pembuatan rumah singgah sejak beberapa tahun lalu.

Program rumah singgah ini nantinya untuk menampung para gelandangan hingga orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

Namun sampai saat ini bangunan rumah singgah ini belum terwujud. 

Baca juga: Hasil Survei KMHDI, Ini Daftar 10 Calon Menteri Prabowo dari Tokoh Hindu

Padahal berdasarkan catatan Tribun Bali, persoalan sosial di Kabupaten Gianyar cukup pelik.

Sebab hampir setiap pekan Dinas Satpol PP Gianyar mengamankan ODGJ.

Tak sedikit dari ODGJ ini merupakan wajah lama, mereka kembali kumat saat dipulangkan dari RSJ.

Baca juga: Tiba di Surabaya, Menteri AHY akan Ujian Terbuka Doktoral dan Deklarasi Kota Lengkap

Keberadaan rumah singgah ini dibutuhkan, untuk menampung para ODGJ, agar tidak dulu dipulangkan ke rumah, sebelum kondisinya benar-benar pulih.

Kadissos Gianyar, Anak Agung Gede Putrawan membenarkan bahwa rumah singgah ini sudah direncanakan sejak lama, dan ia juga mengakui kalau proses pembangunan rumah singgah ini terus tertunda.

Namun Agung Putrawan menegaskan di tahun 2024 ini, pihaknya sudah melakukan berbagai proses untuk mewujudkan rumah singgah ini.

"Paling tidak di tahun 2024 ini kami di Dinas Sosial sudah memiliki perencanaan dan direalisasikan fisiknya  di tahun 2025," ujarnya.

Agung Putrawan mengatakan, pihaknya telah memiliki lokasi maupun bangunan untuk rumah singgah ini.

Dimana rumah singgah tersebut akan menggunakan bangunan yang sudah ada, yakni bekas kantor UPT Pendidikan Kecamatan Blahbatuh, yang saat ini dipinjam sebagai kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gianyar.

"Bangunan sudah ada di Desa Buruan, hanya saja masih butuh renovasi," ujarnya.

Dikarenakan tempat yang direncanakan sudah ada, maka saat ini Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas PUPR Gianyar untuk menghitung Rancangan Anggaran Bangunan (RAB) renovasi bangunan tersebut.

"Beberapa waktu lalu sudah cek lokasi bersama PUPR, dan selanjutnya Dinas Sosial akan melakukan pengecekan setiap item fisik bangunan dan setelahnya melakukan penghitungan jumlah anggaran yang dibutuhkan," bebernya.