Pendukung GP Protes Balihonya Diturunkan, Merasa Penurunan Baliho di Karangasem Tebang Pilih

TRIBUN-BALI.COM  - Puluhan pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem nomor urut 3, Gusti Parwata-Guru Pandu, protes baliho mereka diturunkan di Lingkungan Segara Katon, Kelurahan/Kecamatan Karangasem, Senin (21/10).

Pendukung paslon GP kaget saat baliho mereka tiba-tiba diturunkan oleh tim gabungan KPU, Bawaslu, dan Satpol PP Karangasem. 

Padahal tepat di sebelah baliho GP yang diturunkan, ada baliho paslon lain yang justru tidak ikut diturunkan. Hal ini bagi mereka merupakan perlakuan tidak adil dan tebang pilih.

"Kami tentu keberatan. Ada dua baliho bersanding, kenapa hanya baliho dari paslon kami yang diturunkan. Kami keberatan dengan ini," ujar Sekretaris Badan Kampanye Paket GP (Guspar-Pandu), I Made Juwita, Senin (21/10).

Merasa tidak adil, puluhan pendukung paslon GP lalu menghampiri seorang anggota KPU Karangasem untuk meminta penjelasan.

Baca juga: Warga Laporkan Seorang Kaur Desa, Bawaslu Jembrana Lalukan Kajian Awal, Pelapor Serahkan Bukti

Baca juga: Ketua DPC PPP Jembrana Mundur, Pilih Dukung Tamba-Dana dan Mulia-PAS, Siap Terima Sanksi

"Kami ingin pilkada damai, harus adil dan setara. Kalau memang tidak diperkenankan baliho di lokasi itu, tertibkan semua. Kalau tidak, biarkan baliho kami," ungkap dia.

Usai mendapat protes dari puluhan pendukung GP, pihak KPU Karangasem langsung berkordinasi dengan anggota Satpol PP untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Selang beberapa saat, personil Satpol PP kembali turun ke lokasi, dan akhirnya menurunkan baliho di sebelahnya. 

Berdasarkan informasi, sebelum adanya penertiban tersebut, KPU Karangasem mendapat surat dari Bawaslu Karangasem perihal imbauan agar KPU Karangasem melakukan langlah-langkah strategis. 

Mengingat dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu Karangasem masih ditemukan alat peraga sosialisasi (APS) yang terpasang di ruang publik yang dilampiri dengan beberapa foto-foto baliho.

Ketua KPU Karangasem, I Putu Darma Budiasa, saat dihubungi megaku belum menerima laporan terkait persoalan tersebut karena sedang berada di luar kota. 

Sedangkan Ketua Bawaslu Karangasem, Nengah Putu Suardika, mengakui memang benar memberikan surat imbauan kepada KPU agar bisa ditindaklanjuti. 

"Kami berikan imbauan kepada KPU terkait APS yang dipasang sebelum APK. Ini imbauan, teknis di lapangan kami tidak tahu. Coba koordinasikan dengan KPU, saya sedang di Jakarta," kata Suardika. (mit)