Dewan Dorong Pemkab Buleleng Validasi Angka Kemiskinan Agar Lebih Akurat

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemerintah Kabupaten Buleleng dinilai belum punya data valid mengenai angka kemiskinan. 

Kondisi ini tentunya berdampak buruk. Sebab bantuan dari pemerintah pusat berpotensi akan berkurang.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Buleleng bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) belum lama ini. 

Rapat tersebut awalnya membahas tentang bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian. 

Baca juga: Tim Peneliti IPDN Lakukan Penelitian di OPD Buleleng

Namun pembahasan bergeser ke data kemiskinan, lantaran dewan menilai data yang dimiliki dinas tidak valid alias belum akurat.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana ditemui usai rapat mengatakan, tidak validnya data kemiskinan di Buleleng berdampak pada berkurangnya bantuan yang diberikan kementerian. 

Salah satu contoh, pada tahun 2025, kementerian akan memberi bantuan bedah rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 900 unit. 

Namun setelah divalidasi kembali, hanya 134 unit saja yang benar-benar berhak mendapatkan. 

"Gara-gara data tidak valid, peluang untuk mendapat bantuan jadi berkurang," katanya. 

Lebih lanjut diungkapkan, tidak validnya data bermuara pada pendataan di desa. 

Menurut Masdana, hal ini dikarenakan masih ada ewuh-pakewuh. 

Sehingga data yang disajikan tidak detail. Selain itu juga data yang tidak up to date.

"Termasuk proses input yang tidak benar. Salah satu contoh rumahnya sudah keramik, tapi tetap dimasukkan sebagai penerima bantuan. Jadi banyak permasalahan gara-gara yang input data tidak benar, sehingga menghasilkan output yang tidak benar juga. Oleh sebab itu saat hendak eksekusi, kita harus memvalidasi lagi. Alias dua kali kerja," ungkapnya. 

Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan pada pemerintah daerah agar memiliki satu data valid kemiskinan di Buleleng, Bali. 

Dengan demikian program-program pengentasan kemiskinan ekstrem di Buleleng lebih tepat sasaran. 

"Bagaimana program pengentasan kemiskinan itu bisa terlaksana dengan baik, apabila datanya tidak bagus, sasarannya tidak valid. Kami minta agar data kemiskinan ini disinkronkan antar OPD. Sehingga menghasilkan data valid," tegas Politisi PDIP ini. (mer)

Kumpulan Artikel Buleleng