Tim Peneliti IPDN Lakukan Penelitian di OPD Buleleng

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Buleleng, akan didatangi Tim Peneliti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Kegiatan ini bertujuan untuk penelitian komparasi tingkat efektivitas kinerja penjabat kepala daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kunjungan Tim Peneliti IPDN diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, di Ruang Rapat Loby Bupati Buleleng, pada Senin (22/7/2024).

Untuk diketahui, Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten pertama yang dikunjungi dari total 27 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dikomparasi.

Kunjungan ini menandai dimulainya rangkaian penelitian, yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kinerja penjabat kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: 226 Villa Berkedok Rumah Mewah Ditemukan Bapenda Badung, Simak Beritanya!

Baca juga: VIRAL Pedagang Nasi Goreng di Pemogan Diancam Bacok Kalau Masakan Tidak Enak, Polisi Sebut Mabuk!

Kepala Lembaga Penelitian IPDN, Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan tim ke Kabupaten Buleleng adalah untuk melakukan penelitian komparasi kinerja Penjabat Kepala Daerah, dengan menggunakan beberapa kriteria penilaian.

Kriteria tersebut mencakup kondusifitas birokrasi, kepatuhan penjabat daerah dalam menjalankan perintah pusat, stabilitas wilayah, dan inovasi pelayanan publik.

Tim dari IPDN akan melakukan pengecekan data kepada OPD terkait. Setiap pimpinan OPD akan diwawancarai langsung untuk mengonfirmasi permintaan data yang dibutuhkan, serta tentang kepemimpinan penjabat kepala daerah.

Ihwan menambahkan, wawancara tidak hanya dilakukan kepada OPD, tetapi juga kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perwakilan media, perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan akademisi di Kabupaten Buleleng.

"Kami akan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dan dilakukan secara obyektif," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja penjabat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ihwan menegaskan, bahwa hasil dari kegiatan ini akan segera dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan kemudian diteruskan ke presiden.

Sementara itu selama dua tahun masa jabatannya, Pj. Bupati Ketut Lihadnyana telah berhasil mewujudkan berbagai pencapaian dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Beberapa upaya strategis yang telah dilakukan meliputi pemberantasan kemiskinan ekstrem, penataan pasar, verifikasi dan validasi data, serta pembuatan basis data yang akurat terkait jaminan sosial.

Sehingga dengan data yang lebih akurat diharapkan mampu mengurangi pemborosan anggaran.