Pemerintah Diminta Serius Tangani Air Bersih di Pecatu, Tomy Martana: Masyarakat Sampai Beli Air

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Masalah air di Desa Pecatu, Kuta Selatan terus berlarut-larut. Pasalnya paceklik air yang terjadi belum bisa ditangani. 

Mirisnya lagi, warga yang sudah berlangganan air bersih di Perumda Air Minium Tirta Mangutama Kabupaten Badung malah membeli air tangki. Keluhan akan air bersih itu pun menjadi perhatian  DPRD Badung.

Baca juga: SERANGAN BALIK Kubu De Gadjah, Koster Tinggal Pencet Tombol, Giri Prasta Bukan Uang Pribadi

Anggota DPRD Badung I Made Tomy Martana Putra mengaku banyak menerima keluhan akan air maslaah air itu. Bahkan dirinya juga termasuk pelanggan yang sulit mendapatkan air bersih.

"Permasalahan air bersih harus ditangani serius pemkab Badung. Mengingat air ini sudah menjadi masalah bertahun-tahun," ucapnya Kamis 31 Oktober 2024.

Baca juga: De Gadjah Salah Data, Giri Prasta: Kalau 53 Juta Wisatawan, PAD Badung Bisa Rp 30 Triliun Lebih

Dalam mencari solusi, pihaknya pun menilai perlu penambahan penyertaan modal ke PDAM Badung. Hal ini dapat digunakan untuk perbaikan jaringan perpipaan dan menambah sarana serta prasarana yang dibutuhkan. 

"Jadi saya hampir setiap harinya menerima keluhan dari masyarakat. Sebagai anggota Dewan dari Pecatu saya wajb menyuarakan tentang air ini. Kutuh juga sudah mulai paceklik air," tegas Tomy.

Masalah air ini juga disebutkan, menyebabkan kemacetan lalu lintas menuju Pecatu. Sebab akomodasi wisata di wilayah tersebut membeli air yang diantarkan dengan truk tangki. Bahkan masyarakat termasuk dirinya juga terpaksa membeli air dari truk tangki.

"Ini faktanya, kemacetan juga terjadi. Sehingga kami dari Fraksi Golkar sangat berharap pemerintah serius menangani air ini. Karena kita ketahui bersama Pecatu adalah daerah pariwisata penyumbang PAD, malu kita," tegas Ketua DPD KNPI Badung tersebut.

Kondisi ini juga menyebabkan masyarakat tidak mempercayai PDAM Badung. Bahkan Tomy mengungkapkan ada umpatan masyarakat yang ingin pengelolaan air di Pecatu kembali ke pihak swasta. Lantaran kondisi paceklik air ini telah dialami masyarakat selama 3-4 tahun terakhir. 

“Kami harapkan penyertaan modal dari pemerintah kepada PDAM Badung. Dengan harapkan masalah air ini dapat tertangani,” papar Anggota Komisi I DPRD Badung tersebut.

Lebih lanjut Tomy menyatakan, sesuai dengan Pandangan Umum Fraksi Golkar, penyertaan modal diminta dapat mencapai Rp 446,02 miliar lebih hingga tahun 2025. 

"Penyertaan modal ini sangat penting untuk menunjang pembiayaan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun perbaikan jaringan, untuk optimalisasi cakupan layanan 100 persen kepada masyarakat,” imbuhnya. (*)